Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
BELUM meratanya pembangunan masih menjadi persoalan yang kerap dikeluhkan masyarakat di wilayah pedalaman. Tidak hanya minimnya pembangunan infrastruktur jalan dan sarana prasarana umum lainnya, warga Pegunungan Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan harus membeli BBM dengan harga sangat mahal.
Busu, 55 warga Dusun Pantai Mangkiling, salah satu permukiman penduduk terjauh di Kecamatan Hantakan harus turun gunung membeli BBM jenis premium (bensin) di sebuah depot BBM tidak resmi yang dikenal dengan sebutan pertamini di Desa Alat. Dengan sepeda motor bututnya yang sudah dimodifikasi khas kendaraan untuk melintasi medan berat, Busu menempuh perjalanan hampir satu jam.
Tidak hanya mengisi penuh tangki kendaraannya, Busu yang baru pulang dari pasar kecamatan menjual hasil kebunnya pisang dan cabai, juga mengisi bensin di derigen kecil miliknya.
"Di atas (gunung) harga bensin Rp13 ribu kadang naik Rp15 ribu. Di sini harganya Rp11 ribu, lumayan sedikit hemat," ungkap Busu.
Kecamatan Hantakan sebenarnya tidak terlalu jauh dari Kota Barabai, ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah hanya berjarak sekitar 30 kilometer. Namun sejumlah desa dan dusun di wilayah ini berada di daerah pedalaman dan terpencil di kawasan Pegunungan Meratus, dengan akses cukup sulit.
Terlebih pasca bencana banjir besar awal 2021 lalu menyebabkan infrastruktur jalan dan jembatan banyak mengalami kerusakan parah. Di wilayah perkotaan harga BBM eceran masih cukup terjangkau meski jauh lebih mahal dari harga resmi di SPBU. Harga premium misalnya di jual seharga Rp8.000 perliter, pertalite Rp9.000 perliter sedangkan pertamax bervariasi antara Rp10 ribu sampai Rp11 ribu.
Camat Hantakan, Sahri Ramadhan mengatakan hingga kini belum ada SPBU yang beroperasi di wilayahnya. "Baru satu SPBU jenis pertashop yang dibangun di Desa Alat dan masih belum buka. Ketiadaan SPBU resmi ini sangat pengaruh pada besarnya biaya untuk transportasi dan distribusi hasil pertanian warga," ujarnya.
Kondisi ini juga membuat warga pedalaman tidak punya pilihan lain dan terpaksa membeli BBM dengan harga tinggi di pangkalan BBM tidak resmi. Selain kendala distribusi BBM, warga pedalaman di wilayah ini juga menghadapi masalah ketiadaan akses internet.
Pertamina
Terkait masalah BBM ini, Unit Manager Communications, Relations & CSR Pertamina MOR VI Kalimantan, Susanto August Satria mengatakan pihaknya terus berupaya mengedepankan pemerataan layanan distribusi BBM di seluruh wilayah termasuk di Kalsel.
"Pemerataan distribusi BBM dapat dilihat dari pertumbuhan SPBU termasuk Pertashop (SPBU mini)," ungkap Satria, Selasa (28/9).
Data pertamina menunjukkan terjadi peningkatan jumlah SPBU di Kalsel dari 179 buah pada 2020 menjadi 212 pada 2021 ini. Pertumbuhan jumlah SPBU diikuti peningkatan konsumsi BBM juga menandakan ekonomi masyarakat tumbuh positif.
Hal senada juga dikemukakan Wakil Ketua Hiswanamigas Kalsel, Syarifah Rugaya. "Terus ada penambahan jumlah lembaga penyalur (SPBU) di Kalsel, baik SPBU reguler juga SPBU yang melayani daerah pelosok sebagai bentuk pemenuhan layanan pemerataan energi bagi masyarakat," tuturnya.
Sejauh ini di Kalsel sudah ada 33 SPBU mini yang melayani penjualan BBM bagi masyarakat pedesaan atau pedalaman. (OL-13)
Baca Juga: Jelang Musim Hujan, Kwarda Pramuka NTT Perkuat Posko Kesehatan Di Lembata
Bahkan sempat direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan prosedur penunjukan sesuai pedoman pengadaan Pertamina.
Hukum seharusnya berfungsi sebagai tools of justice, alat untuk menegakkan keadilan, bukan berubah menjadi tools of politics demi memperoleh dukungan masyarakat.
WAKIL Menteri ESDM periode 2016-2019 Arcandra Tahar mengatakan, Indonesia tetap memerlukan impor kilang dan BBM pada 2018, karena produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan kilang.
Untuk itu Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja, melalui lifting yang terus meningkat diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.
Di Provinsi Aceh, dari total 156 SPBU, sebanyak 151 SPBU atau sekitar 97% telah kembali beroperasi.
Anggapan bahwa mengisi bensin di siang hari mendapatkan volume lebih sedikit ketimbang di malam hari memang memiliki landasan ilmiah, namun dampaknya tidaklah signifikan.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sejumlah wilayah Kalsel saat ini mengalami banjir meliputi Kabupaten Banjar, Balangan dan Hulu Sungai Utara.
(KPK) membeberkan modus dugaan pemerasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga orang jaksa di Kalsel. KPK telah menetapkan tiga tersangka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved