BPS Jawa Barat Mencatat Jumlah Warga Miskin Bertambah

JUMLAH penduduk miskin di Jawa Barat hingga Maret 2021 bertambah  sebanyak 8,55 ribu jiwa dibanding September 2020. Kenaikan ini
diprediksi karena situasi pandemi virus korona yang belum berakhir,
sehingga menimbulkan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Barat Dyah Anugrah Kuswardani mengungkapkan hal itu dalam webinar Kupas Tuntas Kemiskinan di Tengah
Pandemi, Rabu (22/9).

Acara ini diselenggarakan BPS sebagai rangkaian peringatan Hari Statistik Nasional 2021.

Dyah menyebut, saat ini penduduk miskin di Jawa Barat berjumlah
4,20 juta jiwa atau 8,40% dari jumlah total penduduk. Jumlah kemiskinan ini di bawah rata-rata nasional yang mencapai 10,14%.

"Secara umum persentase penduduk miskin di Jawa Barat masih di bawah
nasional," katanya.

Dyah menjelaskan, pada masa pandemi ini kondisi sosial ekonomi masyarakat berubah cepat terutama akibat merosotnya mata pencaharian warga.

"Rumah tangga yang dikategorikan tidak miskin, secara cepat dan dinamis
bisa berubah menjadi miskin," katanya.

Lebih lanjut dia menambahkan sampai saat ini data kemiskinan BPS masih menjadi rujukan utama bagi perencanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah maupun pihak terkait lainnya dalam mengentaskan warga miskin.

Namun, dia mengakui masih ada kesimpangsiuran terkait pemahaman
indikator kemiskinan. Oleh karena itu, webinar digelar untuk
menyosialisasikan indikator statistik yang dihasilkan BPS serta
pemanfaatannya.

"Khususnya terkait kemiskinan serta memberikan gambaran terkait situasi
kemiskinan di tengah pandemi covid-19," ujarnya.

Dyah berharap pemahaman dan wawasan masyarakat terkait indikator kemiskinan serta kesadaran terhadap pentingnya data statistik turut meningkat.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menambahkan, pihaknya menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). "Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai
ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan," katanya. (N-2)