Selasa 14 September 2021, 22:05 WIB

Atasi Kerusakan Hutan, Sumatra Utara Tempuh Kebijakan Khusus

Yoseph Pencawan | Nusantara
Atasi Kerusakan Hutan, Sumatra Utara Tempuh Kebijakan Khusus

ANTARA/Septianda Perdana
Kerusakan hutan akibat pembalakan liar di kawasan Telaga Bekancan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Kabupaten Langkat, Sumatra Utara

 

PEMERINTAH Provinsi Sumatra Utara mengeluarkan kebijakan khusus untuk
merespon kerusakan hutan yang semakin parah di wilayahnya.

Kebijakan khusus tersebut adalah membentuk dua organisasi yang dinamakan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) dan Dewan Kehutanan Daerah (DKD).

"Pokja PPS dan DKD diisi oleh para aktivis dan pegiat kehutanan yang ada di Sumut," ungkap Herianto, Kepala Dinas Kehutanan Sumut, Selasa (14/9).

Menurut dia, secara prinsip kedua organisasi itu dibentuk untuk membantu Pemprov Sumut mengatasi kondisi hutan yang kian menghawatirkan.

Seperti di pinggiran Kabupaten Deliserdang, sudah banyak terjadi perusakan dan penebangan hutan. Salah satunya adalah hutan lindung di kawasan perkemahan Pramuka Sibolangit.

"Sudah banyak penebangan pohon dan ini sudah tidak bisa ditelorir," ujarnya.

Padahal, lanjut dia, hutan merupakan tempat dari koloni binatang buas dan hewan yang dilindungi serta dapat dimanfaatkan untuk perekonomian daerah dengan cara yang baik.

Karena itu, Pokja PPS dan DKD diarahkan untuk membuat program revitalisasi atau penanaman kembali hutan dengan tumbuhan yang bermanfaat.

Hal itu agar hasilnya ke depan dapat dimanfaatkan masyarakat. Dengan adanya hasil, rakyat diyakini akan ikut menjaga hutan itu.

Kedua organisasi itu juga bertugas memberikan pendampingan dan bersinergi dengan OPD dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemberian pengelolaan hutan.

Ketua DKD Sumut Panut Hadisiswoyo mengatakan, masalah kehutanan terbesar di Sumut adalah perubahan kawasan hutan untuk pemukiman dan pertanian yang dibuka dengan area sangat luas.

"Kemudian muncul persoalan politik karena kondisi tersebut," ujarnya.

Karena itu, salah satu rekomendasi yang akan dikeluarkan DKD kepada pemprov yakni penerbitan regulasi atau ketentuan hukum mengenai masalah itu. (N-2)

Baca Juga

MI/ HO

Dorong Ekspor, Bupati Tambrauw Bangun Infrastruktur Perikanan

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 13:16 WIB
Infrastruktur ini berupa cold storage, air blast dan pabrik es, yang dibangun di Distrik Sausapor dan...
dok.ist

Sahabat Lamongan Optimis Sandiaga Uno Maju di Pilpres 2024

👤mediandonesia.com 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 09:40 WIB
RATUSAN relawan Sahabat Sandi memberikan dukungan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno pada pilpres...
Dok.Pemprov Sumbar

Gandeng Kemendagri dan ESQ, Pemprov Sumbar Luncurkan ASN BerAKHLAK

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 09:05 WIB
Ia berharap launching core values ini tidak hanya sampai di...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya