Selasa 14 September 2021, 22:05 WIB

Atasi Kerusakan Hutan, Sumatra Utara Tempuh Kebijakan Khusus

Yoseph Pencawan | Nusantara
Atasi Kerusakan Hutan, Sumatra Utara Tempuh Kebijakan Khusus

ANTARA/Septianda Perdana
Kerusakan hutan akibat pembalakan liar di kawasan Telaga Bekancan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Kabupaten Langkat, Sumatra Utara

 

PEMERINTAH Provinsi Sumatra Utara mengeluarkan kebijakan khusus untuk
merespon kerusakan hutan yang semakin parah di wilayahnya.

Kebijakan khusus tersebut adalah membentuk dua organisasi yang dinamakan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) dan Dewan Kehutanan Daerah (DKD).

"Pokja PPS dan DKD diisi oleh para aktivis dan pegiat kehutanan yang ada di Sumut," ungkap Herianto, Kepala Dinas Kehutanan Sumut, Selasa (14/9).

Menurut dia, secara prinsip kedua organisasi itu dibentuk untuk membantu Pemprov Sumut mengatasi kondisi hutan yang kian menghawatirkan.

Seperti di pinggiran Kabupaten Deliserdang, sudah banyak terjadi perusakan dan penebangan hutan. Salah satunya adalah hutan lindung di kawasan perkemahan Pramuka Sibolangit.

"Sudah banyak penebangan pohon dan ini sudah tidak bisa ditelorir," ujarnya.

Padahal, lanjut dia, hutan merupakan tempat dari koloni binatang buas dan hewan yang dilindungi serta dapat dimanfaatkan untuk perekonomian daerah dengan cara yang baik.

Karena itu, Pokja PPS dan DKD diarahkan untuk membuat program revitalisasi atau penanaman kembali hutan dengan tumbuhan yang bermanfaat.

Hal itu agar hasilnya ke depan dapat dimanfaatkan masyarakat. Dengan adanya hasil, rakyat diyakini akan ikut menjaga hutan itu.

Kedua organisasi itu juga bertugas memberikan pendampingan dan bersinergi dengan OPD dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemberian pengelolaan hutan.

Ketua DKD Sumut Panut Hadisiswoyo mengatakan, masalah kehutanan terbesar di Sumut adalah perubahan kawasan hutan untuk pemukiman dan pertanian yang dibuka dengan area sangat luas.

"Kemudian muncul persoalan politik karena kondisi tersebut," ujarnya.

Karena itu, salah satu rekomendasi yang akan dikeluarkan DKD kepada pemprov yakni penerbitan regulasi atau ketentuan hukum mengenai masalah itu. (N-2)

Baca Juga

MI/Djoko Sardjono

Kasus Covid-19 di Klaten Turun, Masyarakat Jangan Euforia

👤Djoko Sardjono 🕔Kamis 23 September 2021, 06:35 WIB
Kasus covid-19 di Klaten kini menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Namun, masyarakat diminta tetap waspada dan tidak...
Antara

Ruang Perawatan Pasien Covid-19 Di DIY Mulai Dialihkan Ke Pasien Umum

👤Ardi Teristi 🕔Rabu 22 September 2021, 23:22 WIB
Beberapa rumah sakit rujukan di DIY mulai mengganti peruntukan tempat tidur pasien, dari untuk menangani pasien Covid-19 menjadi tempat...
DOK MI

Ratusan Sekolah Lanjutan Atas Di Sulsel Laksanakan PTM Terbatas

👤Lina Herlina 🕔Rabu 22 September 2021, 23:14 WIB
SEBANYAK 633 sekolah tingkat menengah atas (SMA)/sederajat di Sulawesi Selatan mulai menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) secara...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Sarjana di Tengah Era Disrupsi

Toga kesarjanaan sebagai simbol bahwa seseorang memiliki gelar akademik yang tinggi akan menjadi sia-sia jika tidak bermanfaat bagi diri dan orang banyak di era yang cepat berubah ini.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya