BERTEMPAT di Lesehan Taliwang Cakra, Praya, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, NTB, menyelenggarakan workshop validasi rantai nilai (value chain) komoditas padi dan tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi, Kamis (12/8).
Workshop bertujuan untuk menguatkan memaparkan rencana pengembangan rantai nilai komoditas pertanian unggulan dan mendapatkan masukan dari stakeholder.
Workshop yang didukung oleh IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management Irrigatioan Programme), dihadiri 40 orang. Terdiri atas tim rantai nilai kecamatan dan kabupaten, perwakilan petani, PPL, koordinator penyuluh, dan pendamping. Hadir juga Kepala Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, dan konsultan IPDMIP.
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, petani saat ini dituntut untuk mengembangkan pengetahuannya.
“Petani kita tuntut untuk terus menambahkan pengetahuan. Baik dari kegiatan on farm maupun off farm. Hal ini sangat penting bagi petani agar mereka pun memiliki kemampuan untuk mengetahui keuntungan dari usaha yang mereka jalankan,” katanya.
Hal senada disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSMDP) Kementan, Dedi Nursyamsi.
“Petani tidak boleh hanya mengetahui bagaimana cara menanam. Petani juga harus mengetahui hal lain dari pertanian,” kata Dedi dalam keterangannya, Senin (16/8).
Menurutnya, petani harus mengetahui mengenai rantai nilai hingga pemasaran.
“Tuntutan saat ini adalah petani mengetahui rantai nilai. Bagaimana menaikkan nilai tanaman. Sehingga mereka tidak menjual hasil panen dalam bentuk gabah karena nilainya kecil. Petani harus menjual dalam bentuk beras karena nilainya lebih besar, dan lainnya,” tuturnya.
Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah, diwakili Kepala Bidang Penyuluhan, Fadjar Sapto Utomo, menjelaskan bahwa tim rantai sudah melakukan pemetaan rantai nilai pada enam Daerah Irigasi yaitu DI Lendang Telaga, DI Ebung Dao, DI Tain Petuk, DI Gerintuk, DI Bilekere, dan DI Pelapak.
Fadjar menyampaikan, hasil pemetaan rantai nilai selanjutnya dapat dijadikan konsep pengembangan agribisns pertanian terutama pada perubahan nilai tambah dan tata kelola pemasaran produk petani.
Ia juga mengharapkan adanya dukungan dari stakeholder baik swasta maupun instansi pemerintah provinsi untuk mendukung upaya pengembangan rantai nilai, karena menurutnya, pengembangan rantai nilai membutuhkan integrasi antar sektor dan antar pelaku.
Lalu Husni Ansyori selaku Korkab IPDMIP Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan, saat workshopmasing-masing tim pemetaan rantai nilai diberikan kesempatan menyampaikan hasil pemetaan dan desain pengembangan rantai nilai.
"Dari penyampaian tim teridentifikasi empat desain kegiatan utama, yaitu Usaha Penangkaran Benih, Produksi beras, penjualan gabah, dan pengelolaan produksi jagung,” katanya.
Merespons rencana pengembangan rantai nilai ini, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Lombok Tengah, Muhammad Ikhsan, S.Hut, menegaskan bahwa dalam pengembangan rantai nilai membutuhkan kreativitas dan sinergitas.
“Value chain itu kerja kreatif yang harus tumbuh dari petani, dan harus bersinergi dengan multi stakeholders baik on farm, off farm maupun non farm sehingga ide kreatif petani,” katanya.
Ikhsan mencontoh sejumlah usaha di Praya justru tumbuh pada kondisi sulit seperti pada masa pandemi covid-19 seperti usaha kuliner dan barista (meracik kopi). “intinya kreatif,” tegas mantan Kepala Dinas Kehutanan Lombok Tengah itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, Drs. H. Saman, MSi menekankan pentingnya penguatan kelembagaan petani, dan nilai tambah produk pertanian.
“Keuntungan terbesar tata niaga pertanian dimiliki oleh pelaku pasar, oleh karena itu petani harusnya tidak sekadar memproduksi gabah tapi harus merubah bentuk produk, minimal jadi beras,” katanya.
Terkait perlunya sinergitas untuk mendukung rencana petani menguasai rantai pasok barang dan jasa, Saman juga berkomitmen mendukung. “Insya Allah kami berkomitmen untuk diajak bersinergi,” tuturnya.
Masithah selaku konsultan Rantai nilai menyampaikan Dinas Pertanian Lombok Tengah berkomitmen juga untuk memfasilitasi kelompok tani atau lembaga ekonomi petani untuk menyusun desain rencana pengembangan rantai nilai, dan memfasilitasi akses ke pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun Badan Usaha Milik Pemerintah.
"Saya ikut senang rupanya apa yang telah dipelajari tentang rantai nilai di regional 7 dapat ditindak lanjuti oleh masing masing kabupaten," ujar Yulia TS, PIC Regional 7 mengakhiri perbincangan. (RO/OL-09)
