Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
SEUSAI mendapatkan laporan terkait semrawutnya data pembagian bantuan sosial tunai (BST) oleh sejumlah kades dalam acara Rembug Desa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung cek ke lapangan. Dan benar saja, bantuan tidak tepat sasaran ia temukan ketika melakukan pengecekan.
Saat mengecek pembagian BST di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Grobogan, Selasa (3/8), Ganjar menemukan ada salah satu penerima BST adalah karyawan SPBU. Tak hanya itu, ia juga menemukan adanya perangkat desa yang mendapatkan bantuan yang sama.
Awalnya Ganjar ngobrol dengan sejumlah warga yang menerima bantuan di balai desa itu. Selain tanya kabar, Ganjar juga mengorek informasi tentang siapa penerima sebenarnya.
Baca Juga: Ganjar Ajak Mahasiswa Turun ke Lapangan Jadi Relawan Covid
"Mas sampeyan ngopo? Ambil bantuan? Sehari-hari kerja apa," tanya Ganjar pada salah satu penerima BST.
"Saya dapat BST pak. Sehari-hari kerja di SPBU," jawabnya.
Ganjar langsung tersenyum. Ia menanyakan apakah ia masih gajian dan berapa gajinya dalam sebulan. "Masih pak, gaji saya perbulan UMK," jawabnya.
Tak berhenti sampai di situ, ternyata ada salah satu perangkat desa yang juga terdaftar mendapatkan bantuan BST. Kades juga terkejut, karena ia tak pernah mendaftarkan.
"Saya dapat pak, tidak tahu kok bisa dapat. Tapi tidak akan saya ambil. Untuk warga lain yang membutuhkan saja," jawab perangkat desa tersebut dan diacungi dua jempol oleh Ganjar.
Baca Juga: KRI dr Soeharso Sandar di Semarang Sediakan Oksigen untuk RS di Jawa Tengah
Kades Panunggalan, Moch Pujiyanto mengatakan, ada 6 warganya yang mendapatkan bantuan dobel-dobel dari pemerintah. Selain itu, ada warganya yang masih gajian termasuk perangkat desa yang dapat.
"Itu data dari Kementerian Sosial, kita tidak tahu apakah kesalahan data, salah tulis atau salah update. Tapi yang perangkat tadi tidak diambil. Nanti kita perbaiki, termasuk warga yang tadi masih bekerja di SPBU," katanya.
Pujiyanto menerangkan, selama ini perbaikan data yang di breakdown dari tingkat desa memang belum dilakukan. Meski begitu, pihaknya akan tetap melakukan penyisiran data untuk perbaikan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sudah menduga menemukan kasus-kasus seperti itu. Sebab kemarin saat rapat bersama Kades di Rembug Desa, hal itu sudah disampaikan.
"Sudah pasti, makanya kenapa saya datang langsung untuk melakukan pengecekan, agar tahu kondisinya. Kemarin Kades-Kades banyak masukan, pak Ganjar kok datanya enggak sama. Saya bilang sabar, ojo nesu. Akan kami klarifikasi," ucapnya.
Pihaknya sudah mengirimkan surat ke Kemensos terkait hal itu. Ia meminta Mensos Risma mengirimkan data siapa saja yang dapat bantuan di Jawa Tengah.
"Nanti saya dan teman-teman Kades akan melakukan checking. Tadi pak Kades sampakan bagus, ada perangkat yang dapat, ada pegawai pom bensin yang masih gajian juga dapat. Menurut saya beliau jujur, dan ini memang enggak bener," terangnya.
Ganjar menegaskan siap membantu pemerintah untuk membersihkan data-data itu. Sambil bantuan diberikan, sambil proses pembersihan data bisa dilakukan.
"Ada juga data ganda, nanti kita bersihkan. Kita di daerah siap membersihkan, agar tidak terjadi situasi seperti ini. Soalnya ini yang kerap menjadikan kecemburuan sosial di masyarakat," tegasnya.
Ganjar meminta seluruh Kades/Lurah di Jateng tidak ada yang marah dengan hal ini. Masih ada waktu untuk melakukan perbaikan, sambil penyerahan bantuan tetap dilaksanakan. (RO/OL-10)
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan.
Dengan kehadiran Job Fair & Internship Expo, sama-sama memberi benefit untuk kampus dan industri.
Selain itu, terdiri atas 3 titik parkir, Privilege Parking Spot merupakan area parkir dedicated yang disediakan khusus untuk semua jenis kendaraan elektrifikasi Toyota dan Lexus.
Menaker Ida menegaskan bahwa gedung WDC sebagai bentuk jawaban Pemerintah (BBPVP Bandung) terhadap kebutuhan anak-anak muda di Bandung dan sekitarnya.
Masakan yang dikurasi secara ahli oleh Chef Daniel Chaney, menjanjikan simfoni rasa yang akan membuat lidah Anda terpuaskan.
Promosi produk perkebunan harus ditingkatkan partisipasinya ke depan
Para pekerja transportasi CPO atau minyak sawit, banyak yang mengalami pengurangan frekuensi angkut minyak sawit
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved