Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
LA Ode Sinarwan Oda, Direktur Utama PT Toshida Indonesia telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi tambang oleh Kjekasaan Tinggi Sulawesi Tenggara, awal Juni lalu. Akibat perbuatannya, negara dirugikan hingga Rp190 miliar.
Namun, sampai Jumat (9/7), ia belum diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi sebagai tersangka. Sudah tiga kali penyidik melayangkan surat panggilan, tapi diabaikan.
Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Noer Adii mengatakan sampai saat ini La Ode Sinarwan Oda belum pernah memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi. "Sudah 3 kali tersangka dipanggil tapi belum juga memenuhi panggilan penyidik."
Sampai saat ini, Kejaksaan Tinggi telah menahan tiga tersangka lain dalam kasus yang sama.
Noer Adi belum menjelaskan tindakan pihaknya setelah tiga kali panggilan tidak bersambut. Dia juga belum mengambil sikap akan melakukan jemput paksa atau menetapkan tersangka sebagai DPO.
Untuk menyelidiki kasus ini, menurut Noer Adi, pihaknya berupaya melakuka penelusuran harta kekayaan empat tersangka yang dinilai paling bertanggung jawab dalam kasus korupsi tambang itu.
Ketiga tersangka lain ialah mantan kepala Bidang Minerba Dinas Energi dan Dumber Daya Mineral Yusmin, mantan pelaksana Kepala Dinas ESDM Buhardiman dan General Manajer PT Toshida Indonesia, UMR. Ketiga sudah ditahan dua pekan lalu.
Korupsi dalam kasus ini terjadi, karena para tersangka mengeluarkan izin pertambangan untuk PT Toshida yang beroperasi di Kabupaten Kolaka. Dalam perjalanan, perusahaan itu tidak membayar kewajiban ke negara, senilai total Rp190 miliar. (N-2)
Sedimen dari aktivitas tambang bisa menutup terumbu karang dan padang lamun, yang merupakan habitat penting bagi ikan kerapu untuk memijah dan berlindung.
Ikan napoleon atau Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus) merupakan salah satu spesies ikan karang yang sangat penting untuk dilindungi.
KOMISI XII DPR RI menyoroti secara serius dampak krisis ekologi akibat aktivitas pertambangan batu bara di Provinsi Jambi, terutama kelalaian reklamasi pascatambang oleh perusahaan
Joko menyoroti fenomena pengusaha tambang yang tamak. Menurutnya, banyak pelanggaran muncul bukan disebabkan kelemahan regulasi, melainkan kerakusan oknum pelaku usaha.
Bila keseimbangan ekosistem terganggu, rantai makanan yang menopang kehidupan spesies-spesies ini akan runtuh.
Pertambangan terbuka (open-pit mining) di pulau kecil sangat berisiko, mengingat daya dukung lingkungannya yang rentan terhadap gangguan ekologis.
Industri nikel dapat menjadi salah satu sektor yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
PT Mitra Murni Perkasa (MMP), anak usaha MMS Solution dan bagian dari MMS Group Indonesia (MMSGI), resmi memasuki tahap Power On untuk smelter nikel matte high grade.
Sejak kebijakan larangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada 2014, nilai ekspor produk olahan nikel melonjak dari sekitar US$1 miliar menjadi lebih dari US$33,64 miliar pada 2024.
Program hilirisasi nikel yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Jika pembangunan hanya diartikan sebagai akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, kasus Raja Ampat menjadi cerminan kegagalan dalam memahami esensi keberlanjutan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved