Kapolda Papua Minta Masyarakat Tidak Demo Urusan Plh Gubernur

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan untuk menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua meskipun Gubernur Papua definitif Lukas Enembe sempat menolak.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen Mathius D. Fakhiri mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur Papua Lukas Enembe. Lukas, terang Mathius meminta masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan pembangunan di Papua sebab saat ini pandemi Covid-19, masih belum terkendali. Di sisi lain, ujarnya, Provinsi Papua tengah bersiap menggelar hajatan Pesta Olahraga Nasional (PON)

“Beliau meminta untuk tidak lagi melaksanakan demo-demo yang dapat mengganggu keamanan di Papua dan mengingatkan kita sebentar lagi kita akan PON, jadi marilah sama-sama kita duduk konsentrasi untuk terselenggaranya PON dengan baik, aman, tertib dan damai,” tegas Irjen Mathius D. Fakhiri dikutip dari siaran pers, Senin (28/6).

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan melakukan kunjungan kerja ke Papua untuk berkomunikasi dengan Gubernur Papua.

Disampaikannya, penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) kepala daerah lumrah terjadi. Hal itu dilakukan dalam kondisi tertentu seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

Baca juga: Kapolda Papua Ancam Bubarkan Unjuk Rasa Menetang Plh Gubernur Papua

Benni menjelaskan penunjukan merupakan hal yang normal terjadi. Apalagi, imbuh dia, Gubernur Papua Lukas Enembe sedang dalam masa pengobatan atau pemulihan, sementara kursi wakil gubernur masih kosong, setelah wafatnya Klemen Tinal bulan lalu.

Ia mengatakan penjelasan yang disampaikan Kemendagri diharapkan mampu meredam polemik yang terjadi di tengah masyarakat sehingga pembangunan dan pelayanan publik di tanah Papua tetap berlangsung stabil.

Meski demikian, Benni juga mengamini bahwa kondisi antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda, sehingga membangun komunikasi dengan setiap lapisan pemerintahan menjadi salah satu kuncinya.

“Kondisi antara satu daerah dengan daerah yang lain tentu berbeda-beda, dinamika yang terjadi di satu daerah dengan daerah yang lainnya tidak sama, kuncinya adalah bagaimana kita membangun komunikasi, komunikasi yang baik, komunikasi yang lebih terarah, terukur, antara setiap lapisan pemerintahan, kuncinya di sana,” jelasnya. (OL-4)