Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
KEJAKSAAN Tinggi Sulawesi Tenggara telah melayangkan surat panggilan kedua untuk dua tersangka kasus korupsi tambang di Kabupaten Kolaka. Keduanya ialah Direktur PT Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda dan mantan Kepala Bidang Minerba, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Tenggara Yusmin.
Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengara Nur Adi mengatakan kedua tersangka sudah pernah dipanggil untuk pertama kalinya, pekan lalu. Panggilan kedua akan dilayangkan pada Rabu (23/6).
"Jika mereka tidak datang juga, kita layangkan panggilan ketiga atau yang terakhir. Setelah itu, jika tetap ngotot tidak hadir, kita lakukan upaya paksa," tambahnya.
Kasus ini terjadi karena PT Toshida tidak membayarkan kewajiban mereka kepada negara, sehingga merugikan negara hingga sebesar Rp190 miliar.
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sudah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, terdiri dari dua pejabat PT Toshida dan dua pejabat pada Dinas ESDM.
Pekan lalu, dua tersangka sudah ditahan, yakni General Manajer PT Toshida UMR dan mantan Plt Kepala Dinas ESDM Buhardiman.
Asistem Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Setyawan mengatakan dalam penyelidikan kasus korupsi tambang yang dilakukan oleh PT Toshida Indonesia penyidik telah memeriksa 33 saksi. "Dalam pengembangan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka bertambah." (N-2)
Sedimen dari aktivitas tambang bisa menutup terumbu karang dan padang lamun, yang merupakan habitat penting bagi ikan kerapu untuk memijah dan berlindung.
Ikan napoleon atau Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus) merupakan salah satu spesies ikan karang yang sangat penting untuk dilindungi.
KOMISI XII DPR RI menyoroti secara serius dampak krisis ekologi akibat aktivitas pertambangan batu bara di Provinsi Jambi, terutama kelalaian reklamasi pascatambang oleh perusahaan
Joko menyoroti fenomena pengusaha tambang yang tamak. Menurutnya, banyak pelanggaran muncul bukan disebabkan kelemahan regulasi, melainkan kerakusan oknum pelaku usaha.
Bila keseimbangan ekosistem terganggu, rantai makanan yang menopang kehidupan spesies-spesies ini akan runtuh.
Pertambangan terbuka (open-pit mining) di pulau kecil sangat berisiko, mengingat daya dukung lingkungannya yang rentan terhadap gangguan ekologis.
Industri nikel dapat menjadi salah satu sektor yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
PT Mitra Murni Perkasa (MMP), anak usaha MMS Solution dan bagian dari MMS Group Indonesia (MMSGI), resmi memasuki tahap Power On untuk smelter nikel matte high grade.
Sejak kebijakan larangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada 2014, nilai ekspor produk olahan nikel melonjak dari sekitar US$1 miliar menjadi lebih dari US$33,64 miliar pada 2024.
Program hilirisasi nikel yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Jika pembangunan hanya diartikan sebagai akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, kasus Raja Ampat menjadi cerminan kegagalan dalam memahami esensi keberlanjutan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved