Kebijakan Inklusi masih Parsial, Akses Disabilitas Terhambat

PEMERINTAH Kota Surakarta sudah meyakini bahwa sejak lama kota Bengawan Solo ini sudah ramah difabel dan penuh dengan program inklusi. Termasuk mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Namun, di saat yang sama, jaringan dan pegiat disabilitas menganggap kebijakan program inklusi di Kota Solo, bahkan juga di banyak kota lain di Tanah Air, masih terkendala karena sifatnya masih parsial. Karena itu, perlu pembenahan komprehensif.

"Satu contoh saja, soal aksesibilitas bagi kaum difabel. Di Kota Solo ini banyak ditemui program aksesbilitas, baik di gedung-gedung seperti puskesmas dan gedung perkantoran maupun di jalan-jalan, ternyata sebagian besar tidak memenuhi standar sehingga masih banyak kaum disabilitas sulit mengaksesnya," kata Pamikatsih, pegiat disabilitas saat berbincang-bincang dengan Media Indonesia di Solo, Rabu (16/6).

Padahal, dalam pengadaan program aksesibilitas yang menghabiskan anggaran besar itu sering melibatkan komunitas difabel saat perencanaannya. Namun, ketika dilaksanakan di lapangan, tidak ada perubahan.

"Kalau begini terus, ya sebaiknya dihentikan saja. Sudah banyak biaya, kadang dibongkar dan diperbaiki lagi, tapi tetap tidak standar untuk kaum difabel. Biaya besar, tapi muspro. Percuma karena kaum difabel masih sulit mengakses," kata aktivis difabel yang sudah berkeliling di dalam dan luar negeri itu.

Seperti di Kota Solo, Jaringan Visi Solo Inklusi juga terus berdiskusi yang hasilnya diusulkan ke pemkot terkait sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang banyak menemui kendala.

Pamikatsih pun sering diminta menjadi narasumber untuk menyampaikan arah gerakan inklusi saat ini dengan mengetengahkan ide inklusi sosial dalam menyikapi perubahan peradaban dan sistem.

Ia juga berbicara soal program CSR (corporate social responsibility) sebagai kontribusi sosial perusahaan untuk membina lingkungan yang membutuhkan, yang dalam praktiknya telah bergeser.

"Sejak 2012 saya mencermati CSR sudah tidak seperti dulu, dana langsung keluar. Namun, perubahan terjadi, perusahaan membuat kegiatan yang dilembagakan di perusahaan itu sendiri sehingga dana berputar di dalam, tidak keluar," jelasnya.

Aktivis penyandang lumpuh layuh ini berharap Komisi Nasional Disabilitas yang digagas Presiden Jokowi bisa secepatnya diwujudkan agar ke depan bisa menjadi pengawas yang efektif terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak para penyandang disabilitas. (WJ/N-1)