Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
GUBERNUR Kalteng H Sugianto Sabran meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur agar memvaksinasi 80% warganya.
"Saya minta kepada Bupati Kotim H Halikinnor agar bisa menyukseskan program vaksinasi di Kotim dengan target 80% dari total warga 400 ribu. Paling tidak 300 ribu warganya sudah divaksin nantinya," jelas Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran, saat memantau pelaksanaan vaksinasi massal di Sampit, Ibu Kota Kabupaten Kotawaringin Timur, Kamis (10/6).
Diungkapkan Gubernur, apa saja keinginan bupati terutama bidang infrastruktur akan dirinya kabulkan. Dengan catatan, total 300 ribu atau 80% warga Kotim bisa divaksin. "Jika bupati tidak menyukseskan program vaksinasi ini artinya, bupati tidak ingin masyarakatnya selamat. Sebab, bupati itu tugasnya melayani masyarakat," tegasnya.
Baca Juga: Gubernur Kalteng Perintahkan ASN dan Kepsek Ajak Lansia Vaksinasi
Sugianto juga meminta masyarakat hadir dan menyukseskan program vaksinasi ini. Dan terus melaksanakan protokol kesehatan dengan menerapkan 4M. Yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.
''Kami lakukan ini demi keselamatan warga. Saya ingin memastikan masyarakat Kalteng ini sehat, aman dan selamat. Itu tugas dan kewajiban kami sebagai pelayanan masyarakat," tuturnya. (SS/OL-10)
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kris Dayanti pun mengimbau kepada Kemenkes untuk menyampaikan rencana vaksinasi Covid-19 dengan jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved