Forum DAS: Alih Fungsi, Penebangan Hutan Penyebab Banjir Parapat

BANJIR bandang yang terjadi Kamis (13/5) di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, disebabkan oleh kerusakan keseimbangan alam dan praktik penebangan hutan ilegal serta alih fungsi kawasan hutan di sekitar Kawasan Danau Toba. Hal ini dikatakan oleh Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Asahan Toba Robert Tua Siregar.

"Luapan air yang mengakibatkan volume air menerjang ruas jalan dan wilayah Kota Parapat diduga karena kerusakan keseimbangan alam, praktik penebangan hutan ilegal dan tanaman baru HTI oleh TPL diduga menjadi biangnya," kata Robert yang juga Wakil Ketua Forum Danau Nusantara Indonesia dalam keterangannya, Sabtu (15/5).

Forum DAS Asahan Toba sudah memprediksi potensi bencana yang akan melanda wilayah hutan Sibaganding sebagai hulu Kota Parapat. Hal ini karena semakin banyak kawasan yang telah dialihfungsikan terutama di hulu Sungai Batu Gagak.

“Analisa potensi bencana telah banyak diterbitkan pada hasil riset. Untuk wilayah ini menjadi referensi untuk para pengambil keputusan. Belum lagi saat ini HTI yang di hulu oleh PT TPL baru melakukan penanaman dan juga lokasi terjadinya illegal logging,” ungkapnya.

Selain itu banyaknya alih fungsi lahan di hulu akibat euforia destinasi wisata Danau Toba untuk pemukiman, untuk lokasi resort dan lainnya secara ilegal, menyebabkab pohon yang ada di sekitar kawasan tersebut pun ditebang.

"Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya banjir di wilayah Sibaganding. Pemerintah semestinya kembali melihat rencana tata ruang wilayah. Karena fungsi hutan di hulu sungai tidak bisa dijadikan sebagai HTI atau fungsi lain. Sebaliknya harus menjadi kawasan lindung,'' jelas Robert. "Kawasan hutan di hulu sungai sudah mutlak harus dijaga. Pemerintah juga harus melihat, apakah alih fungsi kawasan hutan akan mempengaruhi daya dukung sungai atau tidak. Secara spasial wilayah hulu yang tidak dapat lagi menahan air akibat kondisi kerusakan hutan yang disinyalir menjadi salah satu penyebab bencana alam di Sibaganding sudah beberapa kali dibahas, dan disampaikan ke masyarakat. Kejadian banjir ini maka kita perlu melakukan rekonstruksi hutan, minimalisasi agar tak terjadi banjir lagi,” terangnya lagi.

Robert yang juga seorang akademisi dan doktor specialist development planning area ini menjelaskan berdasarkan Jurnal Manajemen Hutan Tropika yang diterbitkan pada 2004, sebelumnya telah terjadi degradasi hutan dari hutan primer ke hutan belukar tua.

"Sebagian besar (95%) dari hutan primer yang ada pada 1999 (2.046 Ha) telah berubah. Di antaranya seluas 1.449 Ha mengalami degradasi. Sedangkan sisanya mengalami deforestasi,'' jelasnya.

Untuk itu pemerintah harus dengan segera mencari solusi agar banjir bandang tidak terjadi kembali. Mengingat saat ini Danau Toba merupakan destinasi wisata skala prioritas nasional.

“Sudahlah, marilah kita secara bersama untuk mempertahankan potensi ini. Jangan lagi bersifat parsial. Kita pertahankan lingkungan hulu yang dapat menyelamatkan wilayah tengah dan hilir, karena ini untuk kita semua,” ajaknya. (AP/OL-10)