Flyover Maros-Bone Rampung 2017

PEMBANGUNAN infrastruktur jalan di Sulawesi Selatan terus digenjot.

Selain membangun rel kereta api yang menghubungkan seluruh kota di Sulawesi, Pemprov Sulsel juga membangun jalan layang di jalur Trans-Sulawesi Poros Camba, Kabupaten Maros, yang berbatasan dengan Kabupaten Bone.

Pembangunan jalan layang (flyover) ini baru memasuki tahap pemancangan tiang.

Kepala Bidang Pelaksana Jalan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, Shafwan HR, menjelaskan untuk tahap pertama pelaksanaan pembangunan jalan layang yang menghubungkan Maros-Bone saat ini baru mencapai 6%.

"Pekerja baru melakukan borepile sebelum pemancangan tiang. Borepile sudah dilakukan dengan kedalaman 14 meter," kata Shafwan, kemarin.

Meski baru 6%, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo meminta agar pembangunan proyek sesuai dengan perencanaan yang ditargetkan pada 2018.

Namun, pelaksana proyek berkomitmen merampungkan proyek tersebut akhir 2017 sehingga jalan layang bisa digunakan pada 2018.

Berdasarkan data BBPJN VI Makassar, pembangunan jalan layang segmen I di KM 48 Jalan Poros Maros-Bone memiliki nilai kontrak Rp167 miliar lebih, bersumber dari APBN 2015-2017.

Adapun alokasi pagu dana 2015 sebesar Rp30 miliar dan pada 2016 sebesar Rp60 miliar.

"Untuk 2017 sebesar Rp79,745 miliar. Pembangunan jalan layang ini sepanjang 316 meter," tambah Shafwan.

Dari Klaten, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengucurkan dana Rp17,7 miliar untuk pembangunan infrastruktur di wilayah itu.

Proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Pemkab Klaten, antara lain perbaikan beberapa ruas jalan dan jembatan.

Kabid Bina Marga Dinas PU dan ESDM Klaten, Sumarno, mengatakan ruas jalan yang akan diperbaiki termasuk di antaranya jalur galian C.

"Untuk jalur galian C (pasir) dari kawasan lereng Merapi. Jalan di wilayah itu akan diperbaiki dengan dibeton," terang Sumarno.

Dari pemetaan Dinas Perhubungan Klaten, jalur yang dilintasi truk-truk pengangkut pasir kondisinya rusak parah.

"Jalur galian C cepat rusak karena sering dilintasi truk bermuatan melebihi tonase," ujar Kepala Dinas Perhubungan Klaten, Bambang Giyanto.

Untuk pengawasan, lanjut Bambang, Dishub Klaten mengoptimalkan pos pengendalian muatan galian C di Manisrenggo dan Mipitan Karangnongko, agar truk-truk tidak membawa pasir melebihi tonase.

Ditunda

Pada bagian lain, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di Kabupaten Bangli, Bali, akhirnya diundur.

Studi pengkajian PLTSa yang rencananya dilakukan tahun ini diundur.

Ada kemungkinan pengkajian baru bisa dilakukan tahun depan.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli, Made Alit Parwata, mengatakan pembangunan PLTSa yang tertunda itu dikarenakan adanya hambatan teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kementerian ESDM telah mengirim surat beberapa waktu lalu. Katanya pembangunan PLTSa akan dimulai 2017," kata Alit Parwata.

Dia menegaskan Pemkab Bangli siap mendukung pembangunan PLTSa dengan menyiapkan lahan, sambungan jaringan listrik ke PLN terdekat, melakukan kajian interkoneksi, dan menyiapkan dokumen amdal dan perizinan.

Proyek PLTSa diusulkan ke Kementerian ESDM sejak 2015 dan diperkirakan bisa menghasilkan listrik sebesar 500 Kw. (JS/RS/N-3)