Sinergitas Pemkot Tebingtinggi dan Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi

BERDASARKAN survei dan jejak pendapat yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi (AMTT) kepada masyarakat, diketahui bahwa beban orangtua siswa yang dominan bekerja cukup tinggi. Sehingga orangtua tidak dapat melakukan pengajaran agar anak belajar di rumah sesuai anjuran pemerintah di tengah pandemi saat ini.

Ketua AMTT Peter Munthe mengatakan perlu sekali peninjauan klasifikasi penerimaan bantuan sosial yang berkembang di masyarakat. Selain itu juga disarankan agar pemerintah lebih intens dalam hal pendataan warga yang belum melakukan pendataan pindah wilayah agar tertib administrasi kependudukan.

"Adapun maksud dan tujuan kami adalah ingin menyampaikan kepada Bapak atas hasil survei jejak pendapat yang sudah kami lakukan atas masyarakat serta melaporkan program kegiatan yang telah kami kerjakan. Pemerintah hendaknya lebih intens mendata warga yang belum melakukan pendataan agar bantuan sosial dapat disalurkan secara merata dan tidak terkendala karena administrasi kependudukan, karena kenyataannya masyarakat memang malas mengurus administrasi kependudukan setelah pindah alamat," kata Peter Munthe saat melakukan audiensi dengan Wali Kota Tebingtinggi di Balai Kota Tebingtinggi, Sumatra Utara, Kamis, (25/3).

Selain itu AMTT juga melaporkan kegiatan ruang belajar yang dilakukan bagi anak-anak di kawasan rusunawa Kota Tebingtinggi.

Turut hadir Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tebingtinggi Zubir Harahap, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dedi P. Siagian serta Kepala Bidang Komunikasi Iswan Suhendi.

Terkait hal tersebut, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengapresiasi kinerja AMTT yang benar-benar hadir di tengah kondisi masyarakat sedang tidak baik serta ikhlas mengabdikan diri untuk perubahan sosial masyarakat Kota Tebingtinggi yang lebih baik.

"Terkait orangtua yang kesusahan mengajarkan anak itu benar sekali. Namun itulah yang terjadi sampai saat ini. Kita belum ada instruksi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk pembelajaran tatap muka sampai nanti tahun ajaran baru nantinya," ujarnya.

Umar Hasibuan membenarkan memang distribusi bantuan sosial berdasarkan administrasi kependudukan dan masih banyak kendala. Hal itu akibat sebahagian warga tidak mengurus administrasi kependudukannya pada saat pindah alamat.

"Untuk itu kita akan sosialisasikan hal ini dan akan kita lakukan pendataan untuk kepengurusan administrasi kependudukan," ucapnya.

Perihal vaksinasi, Umar Hasibuan mengungkapkan bahwasanya Pemerintah Kota Tebingtinggi akan mengusahakan agar seluruh elemen masyarakat Kota Tebingtinggi akan divaksinasi sebelum 2022.

"Persoalan vaksin kita terima baru 2.400 vaksin. Sekarang kita berjuang dapat 5.200 yang pertama untuk guru, pedagang, lansia. Ini juga bertahap serta tokoh agama karena berhubungan langsung dengan jemaat. Kita ibarat distribusi dari pusat ke provinsi juga terbatas maka kita juga terus intensif surati ke provinsi. Kami tetap pakai skala prioritas. Pertama, kualifikasi untuk guru, pedagang pasar, lansia, Tokoh Agama menjadi proritas. Vaksin gratis. Tenaga Kesehatan dibayar dari APBD kita. Sampai kapan selesai? Kita tergantung pada vaksinnya, kita harapkan cepat bulan Agustus - September sudah selesai, maunya kita, tapi tergantung pada provinsi,” ungkapnya.

Umar Hasibuan menjelaskan terkait bantuan sosial yang memang sebagian besar adalah berasal dari pemerintah pusat termasuk PKH, BLT, dan lainnya, itu hak dan wewenang Kementerian.

"Tentang bantuan pangan nontunai, bantuan pekerja di bawah 5 juta, bantuan UMKM, sama sekali kita tidak ikut menentukan siapa mereka yang dapat, tapi dari Kementerian yang menentukan,"ujarnya.

Wali Kota menegaskan kepada AMTT apabila ada masyarakat yang tidak layak mendapatkan bansos atau dianggap mapan agar segera melaporkan kepada Pemkot Tebingtinggi.

"Saya ingin kita dampingi terus penyaluran bansos ini. Saya minta kepada AMTT. Terimakasih kepada AMTT dan sinergitas seperti ini kami harapkan. Dengan adanya AMTT ini bagaimana kami masuk ke segmen masyarakat. Mungkin ada yang tertinggal, terlupakan, terlewati. Tujuan kita untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan untuk kegiatan ruang belajar di rusunawa, Pemkot Tebingtinggi akan membantu dan mendukung," tuturnya. (AP/OL-10)