Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PERSATUAN Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Banyumas, Jawa Tengah, melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. PPDI meminta pembebasan perangkat desa yang telah divonis enam bulan karena menolak jenazah covid-19. Kejadian penolakan dilakukan pada 2020.
Ketua PPDI Banyumas Slamet Mubarok mengatakan bahwa surat yang dikirimkan ke Presiden berisi permohonan pembebasan Slamet atas kasus tersebut. "Kami PPDI memohon kepada Bapak Presiden untuk memberikan kebebasan Slamet yang merupakan perangkat Desa Glempang. Dia sebagai Satgas Covid-19 hanya melaksanakan tugas. Kami juga memohon perlindungan hukum kepada seluruh relawan covid-19 dalam tugasnya," katanya di Balai Desa Glempang, Kamis (18/3).
Kasus yang menjerat perangkat Desa Glempang Slamet berawal pada 1 April 2020. Slamet bersama dengan ratusan warga menolak pemakaman jenazah covid-19 yang rencananya disemayamkam di Desa Pasiraman Lor. Penolakan tersebut dilalukan dengan cara memblokade jalan. Padahal, kata Ketua PPDI, Slamet hanya menjalankan tugas.
"Waktu itu masih minim informasinya terkait penanganan jenazah covid-19. Didasari pengetahuan yang sangat kurang terhadap penanganan jenazah covid-19 dan rasa tanggung jawab sebagai Ketua Relawan Gugus Tugas Covid-19, dia membaur bersama ratusan warga. Saat ambulans lewat, Slamet bersama ratusan warga melakukan penghadangan, tapi ternyata ambulans dalam keadaan kosong," jelasnya.
Dengan penolakan tersebut, Slamet ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Banyumas. Ia disidang oleh Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto dan divonis dua bulan penjara. Namun, jaksa kemudian banding dan vonis di pengadilan tinggi menjadi enam bulan.
"Slamet kemudian mengajukan kasasi ke MA. Kami menghormati hukum, tetapi kami juga meminta kebijaksanaan Presiden Joko Widodo," ujarnya.
Slamet yang ikut serta dalam jumpa pers dengan menangis meminta pembebasan dirinya. Sebab, selama satu tahun dirinya mengaku sangat tersiksa dalam kondisi tersebut. (OL-14)
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
Arus lalu lintas di depan pabrik Polytron, tepatnya dari arah Semarang menuju Demak, sudah relatif lancar, tidak tersendat seperti hari-hari sebelumnya.
SEBANYAK 3.476.830 keluarga penerima manfaat (KPM) di Jawa Tengah bakal menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat pada 2025. Total anggarannya mencapai Rp12,396 triliun
Kanwil Bea Cukai Jateng DIY resmi memberikan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) kepada perusahaan yang bergerak di bidang industri komponen otomotif asal Semarang, PT PASI.
LOMBA lari biasanya dilakukan di jalan atau juga banyak dalam bentuk trail run yang dilakukan di jalan tanah atau di luar jalur biasa, tapi ada juga lari yang unik dilakukan di dalam sebuah mal.
WAKIL Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq mengapresiasi pemerintah daerah yang sama-sama memiliki komitmen untuk mewujudkan visi pendidikan bermutu untuk semua.
Gelombang tinggi hingga 4 meter juga masih berlangsung di perairan selatan dan ketinggian 2,5 meter di perairan Karimunjawa bagian timur.
Kasus PHK di Jawa Tengah diperkirakan semakin meningkat hingga akhir tahun mendatang. Hal ini seiring semakin bertambahnya sejumlah perusahaan (industri) yang tutup .
GUBERNUR Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengatakan saat ini pihaknya terus menggencarkan pembangunan rumah sederhana layak huni (RSLH).
CJIBF hadir sebagai forum kolaborasi untuk membangun potensi-potensi wilayah di Jawa Tengah.
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
Air laut pasang (rob) diperkirakan akan mencapai puncaknya dengan ketinggian 1 meter terjadi pukul 13.00-16.00, sehingga berdampak banjir rob di sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved