Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DISINDIR Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi karena selalu melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas, Sekretaris Daerah Nur Endang Abbas mengusir para wartawan yang berada di dalam ruangan Guedung Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi tenggara, Minggu (14/3) malam.
Saat melakukan rapat terbatas dengan para pejabat organisasi perangkat daerah (OPD), di rumah jabatannya, Gubernur Ali Mazi mengeluarkan kekesalannya terhadap pelaksanan birokrasi yang tidak berjalan baik. Ada beberapa OPD yang tidak pernah melapor kepada dirinya selama menjabat sebagai pembantu Gubernur.
"Selain itu ada beberapa pejabat pemprov yang membuat keputusan sendiri-sendiri tanpa ada perintah atau sepengetahuan Gubernur Sulawesi Tenggara," papar Ali Mazi.
Ia juga mengeluhkan Sekda Provinsi yang selalu melakukan pembahasan anggaran tanpa sepengetahuan Gubernur. Sekda juga diduga melakukan pertemuan dengan beberapa pejabata esalon dua di Kabupaten Wakatobi yang dikoordinir oleh Kepala Biro Pengadan barang/Jasa La Ode Adili.
"Pertemuan itu tidak sepengetahuan Gubernur."
Dalam rapat itu, Sekda Nur Endang Abbas terlihat kesal, karena di dalam ruangan rapat ada wartawan yang sedang meliput. Setelah sang gubernur menumpahkan kekesalannya, saat giliran Sekda Nur Endang berbicara, ia lebih dulu meminta agar pihak yang tidak berkepentingan segera meninggalkan ruangan rapat. Pernyataannya itu ditujukan kepada wartawan yang ada di ruangan.
Ditemui di luar ruangan, Gubernur Ali Mazi mengaku tidak tahu bahwa sang sekda tidak bisa menerima arahannya. "Saya juga tidak tahu, dalam rapat itu ada beberapa wartawan yang tengah meliput." (N-2)
Dalam penangkapan sejumlah pihak lainnya, KPK turut menyita Rp800 juta. Jika ditotal, barang bukti dalam OTT ini mencapai Rp1,6 miliar.
KPK sudah menggelar ekspose dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Riau. Kasus rasuah dalam OTT itu adalah pemerasan.
Dalam kasus ini, ada juga uang yang disita oleh tim penangkapan.
Jika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau memiliki kewenangan untuk menetapkan wakil gubernur menjadi gubernur definitif.
Pertemuan ini menjadi tonggak awal terbentuknya Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT.
Menurut Sultan, keberatan yang diajukan oleh para Gubernur tersebut sangat beralasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved