Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KAPOLDA Kalteng Irjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo mengatakan dalam rangka pencegahan dan penanganan Karhutla, pihaknya akan menurunkan 2.112 personel yang siap untuk dikerahkan dalam menanggulangi Karhutla.
"Polda Kalteng dan Polres jajaran menjamin terselenggaranya pengendalian karhutla di Provinsi Kalteng secara komprehensif serta mengedepankan literasi penegakan hukum positif dengan mengedepankan kearifan lokal," katanya saat Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka pencegahan dan penanganan Karhutla di Provinsi Kalteng di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur, Selasa (2/3/2021)seperti dirilis oleh Humas Polda Kalteng Rabu (3/3).
Rakor yang dipimpin Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran tersebut, diikuti juga oleh Kasrem 102 Panju Panjung Kolonel Czi Wakhyono, pejabat tama Polda Kalteng, Forkopimda Provinsi Kalteng peserta seluruh unsur forkopimda kabupaten/kota secara virtual.
Kapolda juga berharap dengan terlaksananya rapat kordinasi seperti saat ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam mencegah dan menanggulangi karhutla di Kalimantan Tengah.
Seperti diketahui sejumlah kebakaran lahan sudah mulai terjadi di Provinsi Kalteng. Seperti di Kabupaten Kotawaringn Barat, Kota Palangka Raya. Namun langsung dipadamkan oleh Polda Kalteng dan jajarannya. (SS/OL-10)
Karhutla di Desa Karya Indah saat ini luarnya sudah di atas 10 hektare (Ha). Sedangkan kebakaran di Desa Bencah Kesuma Hutan Lindung Suligi sudah di atas 40 ha.
Pemprov Riau mendapatkan bantuan berupa satu unit helikopter water bombing untuk membantu pemadaman Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau.
Camat dan Lurah diminta melakukan sosialisasi kepada RT dan RW agar mengingatkan warga tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Pada 2 Juni 2025, Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyampaikan rencana program 100 hari kerja.
Usulan ini didasarkan pada data BMKG yang memprediksi puncak musim kemarau akan berlangsung pada Juli-Agustus mendatang
Penurunan luas karhutla dimulai sejak 2015 seluas 2,6 juta hektare, menjadi 1,6 juta hektar (2019), 1,1 juta hektare (2023), dan 24.154 hektare pada 2024.
Kegiatan yang dipadati ribuan warga ini disambut antusias oleh pelaku UMKM yang membuka lapak di sepanjang area bebas kendaraan tersebut.
langkah tegas ini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan pelaku usaha yang taat aturan, mengingat kerusakan jalan akibat overtonase sering menyebabkan kerugian ekonomi.
Acara ini menampilkan beragam pertunjukan seni dan budaya yang memukau, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.
Dalam upaya mengurangi ketimpangan dan tingkat kemiskinan antarwilayah, Zona Timur juga akan menjadi prioritas.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur kerap menyampaikan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sidak ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan pelayanan pendidikan berjalan sesuai aturan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved