Headline

Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Walhi Nilai Program NTB Zero Waste Jalan di Tempat

Yusuf Riaman
10/2/2021 23:46
Walhi Nilai Program NTB Zero Waste Jalan di Tempat
(MI/Yusuf Riaman )

WALHI menilai, Program NTB Zero Waste yang dicanangkan Desember 2018 lalu berjalan lamban dan belum menampakkan hasil maksimal. Eksekutif Daerah Walhi NTB, Murdani, menilai hal itu karena Pemerintah Provinsi NTB terkesan berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota sehingga program berjalan lamban, meski dengan dukungan anggaran yang besar.  
     
"Kita lihat, enggak usah jauh-jauh, di Kota Mataram saja masih banyak tumpukan sampah di beberapa sudut kota. Ini menunjukkan program zero waste tidak bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota," kata Murdani Rabu (10/2) di Mataram.
     
NTB Zero Waste dicanangkan Pemprov NTB bertepatan dengan HUT ke-17 NTB pada Desember 2018. Memasuki dua tahun program NTB Zero Waste, Walhi melihat masih banyak yang keliru dalam implementasi di lapangan
     
Menurut Murdani, hingga saat ini Pemprov NTB masih berperan langsung dan terkesan mengambil peran bupati/wali kota di daerah, terutama dalam hal pembinaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan.
     
Dikatakan Murdani, Pemprov harusnya bukan mengambil alih peran bupati atau wali kota untuk pembinaan ke masyarakat. Karena tentu tidak mungkin bisa menjangkau semua desa atau kelurahan se NTB. "Bupati dan wali kota, kami lihat selama ini hanya diajak kerja sama di atas wacana saja tidak pada aplikasi dan implementasinya," tegasnya.

Dia mengatakan, seharusnya pasca peluncuran 'NTB Zero Waste', Pemprov membantu pemda kabupaten dan kota untuk membuat regulasi dan melengkapi regulasi yang masih kurang dan bersinergi serta berbagi peran antara provinsi dan kabupaten/kota.
     
Akibat kurang koordinasi, sejumlah kelompok binaan Zero Waste saat ini terkesan mangkrak dan jalan di tempat. Murdani mencontohkan, salah satunya adalah pengelolaan sampah organik menjadi magot atau pakan ternak, di Desa Lingsar, Lombok Barat.

Kegiatan terkesan setengah hati karena sampah minim dikelola, per hari ini hanya bisa 500 kg hingga 800 kg sampah yang dapat dikelola. Jumlah tersebut sungguh jauh dari  harapan. (YR/OL-10)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Denny parsaulian
Berita Lainnya