Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
WALHI menilai, Program NTB Zero Waste yang dicanangkan Desember 2018 lalu berjalan lamban dan belum menampakkan hasil maksimal. Eksekutif Daerah Walhi NTB, Murdani, menilai hal itu karena Pemerintah Provinsi NTB terkesan berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota sehingga program berjalan lamban, meski dengan dukungan anggaran yang besar.
"Kita lihat, enggak usah jauh-jauh, di Kota Mataram saja masih banyak tumpukan sampah di beberapa sudut kota. Ini menunjukkan program zero waste tidak bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota," kata Murdani Rabu (10/2) di Mataram.
NTB Zero Waste dicanangkan Pemprov NTB bertepatan dengan HUT ke-17 NTB pada Desember 2018. Memasuki dua tahun program NTB Zero Waste, Walhi melihat masih banyak yang keliru dalam implementasi di lapangan
Menurut Murdani, hingga saat ini Pemprov NTB masih berperan langsung dan terkesan mengambil peran bupati/wali kota di daerah, terutama dalam hal pembinaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan.
Dikatakan Murdani, Pemprov harusnya bukan mengambil alih peran bupati atau wali kota untuk pembinaan ke masyarakat. Karena tentu tidak mungkin bisa menjangkau semua desa atau kelurahan se NTB. "Bupati dan wali kota, kami lihat selama ini hanya diajak kerja sama di atas wacana saja tidak pada aplikasi dan implementasinya," tegasnya.
Dia mengatakan, seharusnya pasca peluncuran 'NTB Zero Waste', Pemprov membantu pemda kabupaten dan kota untuk membuat regulasi dan melengkapi regulasi yang masih kurang dan bersinergi serta berbagi peran antara provinsi dan kabupaten/kota.
Akibat kurang koordinasi, sejumlah kelompok binaan Zero Waste saat ini terkesan mangkrak dan jalan di tempat. Murdani mencontohkan, salah satunya adalah pengelolaan sampah organik menjadi magot atau pakan ternak, di Desa Lingsar, Lombok Barat.
Kegiatan terkesan setengah hati karena sampah minim dikelola, per hari ini hanya bisa 500 kg hingga 800 kg sampah yang dapat dikelola. Jumlah tersebut sungguh jauh dari harapan. (YR/OL-10)
Penerbangan Super Air Jet IU 721 rute Lombok–Surabaya tertunda hampir 5 jam. Penumpang di Bandara Lombok protes dan tuntut kompensasi.
Hasil analisis BMKG memperlihatkan kemunculan gelombang frekuensi rendah dan gelombang ekuatorial Rossby yang aktif di sekitar wilayah NTB
Amran menegaskan, kunci swasembada bawang putih terletak pada keberanian menetapkan target luas tanam yang memadai dan konsistensi kerja di lapangan.
Periode 1-10 Februari 2026 atau dasarian I Februari terdapat peluang hujan dengan intensitas lebih dari 50 milimeter per dasarian sebesar 70 hingga lebih dari 90 persen.
Sirkulasi angin dari sistem tekanan rendah tersebut, menurutnya, masih cukup kuat untuk memicu hembusan angin kencang di wilayah NTB, meski tidak sebesar dampak Bibit Siklon Tropis 97S
Berikut prakiraan cuaca Senin 12 Januari 2026 untuk kota-kota besar di Indonesia dikutip dari BMKG
Aktivis LBH Keadilan mendesak Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Banten untuk tidak menerima putusan begitu saja dan segera menyatakan banding.
TPST Utama ditargetkan bisa mengolah sampah 10-15 ton setiap harinya dengan sistem teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Kerja sama itu diharapkan bisa menangani masalah sampah sekaligus menghasilkan energi listrik.
Setiap kemasan plastik yang dipilah oleh warga dapat disetorkan ke bank sampah terdekat lalu dikonversi menjadi poin yang setara dengan tabungan emas di rekening tabungan emas Pegadaian.
PESISIR Kota Cirebon kembali dipenuhi tumpukan sampah. Kesadaran bersama diminta untuk bisa mengatasi permasalahan sampah. Tumpukan sampah terlihat di sepanjang pesisir pantai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved