Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
WALHI menilai, Program NTB Zero Waste yang dicanangkan Desember 2018 lalu berjalan lamban dan belum menampakkan hasil maksimal. Eksekutif Daerah Walhi NTB, Murdani, menilai hal itu karena Pemerintah Provinsi NTB terkesan berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota sehingga program berjalan lamban, meski dengan dukungan anggaran yang besar.
"Kita lihat, enggak usah jauh-jauh, di Kota Mataram saja masih banyak tumpukan sampah di beberapa sudut kota. Ini menunjukkan program zero waste tidak bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota," kata Murdani Rabu (10/2) di Mataram.
NTB Zero Waste dicanangkan Pemprov NTB bertepatan dengan HUT ke-17 NTB pada Desember 2018. Memasuki dua tahun program NTB Zero Waste, Walhi melihat masih banyak yang keliru dalam implementasi di lapangan
Menurut Murdani, hingga saat ini Pemprov NTB masih berperan langsung dan terkesan mengambil peran bupati/wali kota di daerah, terutama dalam hal pembinaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan.
Dikatakan Murdani, Pemprov harusnya bukan mengambil alih peran bupati atau wali kota untuk pembinaan ke masyarakat. Karena tentu tidak mungkin bisa menjangkau semua desa atau kelurahan se NTB. "Bupati dan wali kota, kami lihat selama ini hanya diajak kerja sama di atas wacana saja tidak pada aplikasi dan implementasinya," tegasnya.
Dia mengatakan, seharusnya pasca peluncuran 'NTB Zero Waste', Pemprov membantu pemda kabupaten dan kota untuk membuat regulasi dan melengkapi regulasi yang masih kurang dan bersinergi serta berbagi peran antara provinsi dan kabupaten/kota.
Akibat kurang koordinasi, sejumlah kelompok binaan Zero Waste saat ini terkesan mangkrak dan jalan di tempat. Murdani mencontohkan, salah satunya adalah pengelolaan sampah organik menjadi magot atau pakan ternak, di Desa Lingsar, Lombok Barat.
Kegiatan terkesan setengah hati karena sampah minim dikelola, per hari ini hanya bisa 500 kg hingga 800 kg sampah yang dapat dikelola. Jumlah tersebut sungguh jauh dari harapan. (YR/OL-10)
BMKG memprediksi musim kemarau di NTB mulai April 2026 akan lebih kering dari biasanya. Simak wilayah terdampak dan imbauan resminya di sini.
Cek jadwal Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026 di NTB. BMKG ungkap alasan fenomena 'Blood Moon' malam ini sangat fotogenik meski ada kendala cuaca berawan.
BMKG NTB laporkan posisi hilal Selasa (17/2) masih di bawah ufuk -1,26 derajat. Cek prediksi ketinggian hilal esok hari untuk penentuan awal Ramadhan.
Penerbangan Super Air Jet IU 721 rute Lombok–Surabaya tertunda hampir 5 jam. Penumpang di Bandara Lombok protes dan tuntut kompensasi.
Hasil analisis BMKG memperlihatkan kemunculan gelombang frekuensi rendah dan gelombang ekuatorial Rossby yang aktif di sekitar wilayah NTB
Amran menegaskan, kunci swasembada bawang putih terletak pada keberanian menetapkan target luas tanam yang memadai dan konsistensi kerja di lapangan.
Walhi Jakarta mengkritik ketergantungan pemerintah pada teknologi RDF dan insinerator. Simak solusi pengelolaan sampah organik yang lebih murah dan efektif.
Tragedi longsor Bantargebang yang menewaskan 4 pekerja menjadi alarm krisis sampah. Simak analisis Eddy Soeparno soal implementasi Perpres PSEL 2025.
PEMPROV DKI Jakarta dikejar waktu untuk memulihkan operasional pengelolaan sampah setelah gunungan sampah di TPST Bantargebang longsor.
Ketua Fraksi PKB DPRD DKI, M. Fuadi Luthfi, mendesak pembentukan Pansus dan audit forensik proyek RDF Rorotan senilai Rp 1,28 triliun yang dinilai gagal memenuhi target.
Seluruh korban longsor TPST Bantargebang ditemukan. Menteri LH tegaskan ini kegagalan sistemik Pemprov DKI dan pelanggaran UU No 18 Tahun 2008
Tragedi bantargebang longsor kembali terjadi di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi. Insiden maut ini dinilai bukan sekadar kecelakaan teknis
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved