Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
DARI 18 provider seluler dan perusahaan pertelevisian di Kota Padang, Sumatera Barat, baru 15 yang taat membayar retribusi pada 2020. Dua lainnya, bandel hingga kini belum membayarnya.
"Ada dua yang masih belum membayarkan retribusinya sejak awal tahun 2020 lalu. Jumlahnya mencapai ratusan juta," ungkap Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Rudy Rinaldy, Rabu (6/1).
Menurutnya, dua provider seluler yang belum membayar retribusi adalah provider yang memiliki pelanggan cukup besar. Yakni, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel). Provider terbesar di Indonesia ini memiliki 92 menara di Kota Padang. "Retribusnya mencapai Rp600 juta lebih dan belum dibayarkan," ujar Rudy.
Sementara itu, satu provider seluler lainnya yang masih belum melakukan pembayaran yakni PT IndosatT. Provider yang memiliki 11 menara di Padang itu belum membayarkan kewajibannya ke Pemkot Padang sebesar Rp77 juta
lebih. "Kedua provider ini sudah kita surati," jelas Rudy.
Kedua provider tersebut, ungkap Rudy, sudah disurati sebanyak dua kali. Surat terakhir berisi teguran kedua agar segera membayar retribusi. Termasuk membayar denda sebanyak 2% tiap bulannya. Namun, surat bertanggal 29 Desember 2020 itu hingga kini belum direspon oleh kedua provider seluler tersebut.
"Tentunya kita berharap kedua provider ini segera membayar kewajibannya. Apalagi sudah memasuki tahun 2021, jumlah tunggakannya akan terus bertambah, dan tentunya akan mempengaruhi penerimaan PAD Kota Padang," kata Rudy.
Sementara itu, 15 provider yang patuh membayar retribusi adalah perusahaan pertelevisian dan provider seluler. Yakni, PT Infrasys Persada, PT Tower Bersama, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, PT Hutchison 3 Indonesia, PT Energi Wahana Utama, PT Dayamitra Telekomunikasi, PT XL Axiata, PT Centrama Menara Indonesia, PT Solusi Tunas Perdana, PT Inti Bangun Sejahtera.
Sedangkan perusahaan pertelevisian yang telah membayar retribusi yakni MetroTV, Trans TV, ANTV, RCTI dan Indosiar . (OL-13)
Baca Juga: DPRD Soroti Masalah Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan menyiapkan dua pendekatan agar insiden perusakan rumah doa di Padang, Sumatra Barat tak terulang
KETUA Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur mengatakan pemerintah mempunyai Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang belum berjalan dengan baik.
PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyayangkan pembubaran dan perusakan rumah doa atau tempat ibadah kembali terjadi. Terbaru pembubaran rumah doa yang terjadi di Padang.
Rumah doa kembali menjadi titik gesekan karena kurangnya komunikasi dan miskomunikasi di lapangan.
Aksi pelarangam ibadah di Padang menunjukan bahwa sikap intoleransi masih mengakar di berbagai sudut negeri.
GEMPAR Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Menteri dan Wakil Menteri Agama terkait insiden intoleransi di Padang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved