Jawa Tengah Setop Bansos

KETIKA pemerintah pusat kembali mengalirkan bantuan sosial, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuat keputusan berbeda. Ia memilih menghentikan bansos yang didanai dari APBD provinsi.

"Tahun ini bansos dari provinsi dihentikan. Warga tetap akan mendapat bansos dari pusat," tuturnya, kemarin.

Selama 2020, Pemprov Jawa Tengah menggulirkan bantuan sosial berupa sembako senilai Rp200 ribu per paket. Sebanyak 1,8 juta jiwa mendapat bantuan. Program itu menelan anggaran hingga Rp1,4 triliun.

"Bansos dari provinsi sudah selesai, tidak ada lagi, meskipun kami juga masih melihat kondisi yang berkembang," lanjut Ganjar.

Penghentian bansos sembako, tambah dia, telah melalui pertimbangan matang, di antaranya mulai membaik dan bergeraknya ekonomi masyarakat menuju ke arah positif. "UMKM juga mulai menggeliat."

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan sudah mulai bergerak untuk mengawal bantuan sosial. Mereka merekrut pendamping sosial untuk mengawasi distribusinya.

"Kami merekrut 225 pendamping. Seorang pendamping akan mengawal 50-100 keluarga penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah pusat," ujar Kepala Dinas Sosial Mirwansyah.

Pendamping bantuan sosial akan dikontrak selama satu tahun masa bantuan dan bisa diperpanjang untuk tahun berikutnya. Mereka akan mendapat honor hingga Rp5 juta per bulan.

Tahun ini, penerima bantuan sosial tunai di Sumsel mencapai 131 ribu keluarga, penerima bantuan Program Keluarga Harapan 328 ribu lebih, dan bantuan sembako lebih dari 646 ribu orang.

Dana desa

Masih banyaknya warga terdampak oleh pandemi membuat Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memutuskan dana desa 2021 masih akan dialokasikan untuk bantuan langsung tunai. BLT diharapkan bisa membantu meringankan beban masyarakat di tengah pandemi yang masih berlangsung.

Kepala Bidang Bina Keuangan dan Aset Desa Kabupaten Cianjur, Rella Nurrela, untuk besaran BLT dana desa disesuaikan dengan kebutuhan tiap desa. "Tidak ada kisaran persentase. Semuanya dikembalikan ke desa sesuai kebutuhan."

Tahun ini, 354 desa di 32 kecamatan di kabupaten itu mendapat dana desa senilai Rp430,2 miliar lebih. Nilainya lebih besar dari tahun lalu yang sebesar Rp423,9 miliar.

"Penyaluran dana desa tahun lalu sudah selesai. Penyerapannya juga sudah mencapai 100%," tandas Rella.

Di Papua, pemerintah bantuan sosial dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial mencapai 64 ribu keluarga lebih. "Kami tidak akan main-main. Bantuan akan kami salurkan segera karena sangat dibutuhkan warga yang terdampak oleh pandemi," janji Penjabat Sekretaris Daerah Doren Wakerkwa.

Ia mengakui penyaluran bansos di wilayahnya menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya penerima manfaat yang tersebar di gunung, pesisir, rawa, dan lereng.

Untuk itu, dibutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak sehingga bantuan dapat disalurkan hingga ke pelosok.

Tahun ini, pemerintah pusat menyalurkan bantuan sosial dengan nilai total mencapai Rp110 triliun, melalui PKH, program sembako, dan bantuan sosial tunai. (DW/BB/MC/BK/Ant/N-3)