Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
SEKRETARIS Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Barat (NTB) Moh. Akri telah mengantongi izin untuk memimpin DPW PPP NTB menggantikan Wartiah.
"Alhamdulillah semua tingkatan sudah merestui saya untuk memimpin PPP NTB ke depan. Niat saya memimpin PPP untuk ibadah, dan kemaslahatan umat serta kader PPP," ujarnya di Mataram, Rabu (30/12).
Mantan Sekretaris Ansor NTB ini menyatakan sudah mengantongi izin dari DPP, DPW dan juga DPC untuk memimpin PPP NTB ke depan. Dia akan tampil menggantikan posisi Ketua DPW PPP NTB Wartiah yang akan berakhir Januari 2021. Wartiah sekarang adalah anggota DPR-RI periode 2019-2024.
Ia dipastikan tidak bisa maju lagi karena sudah dua periode, sebagaimana diatur dalam AD/ART PPP. Akri, mantan Ketua Cabang PMII Mataram ini memiliki tekad yang kuat dan konsisten dalam memajukan partai berlambang ka'bah menuju partai pemenang di NTB.
"Saya bertekad memenangkan PPP di NTB. Atas dorongan dan desakan kader muda, dan sebagai mantan aktivis gerakan, tentu harus siap untuk melanjutkan kepemimpinan mentor saya ibu Wartiah," ungkap Akri.
Menurut Ketua Fraksi PPP DPRD NTB ini PPP harus mengakomodir jiwa muda, karena sebagaimana misi Ketua Umum terpilih, bagaimana meningkatkan elektoral partai guna memenangkan pemilu 2024 mendatang.
"Elektoral partai harus disertai dengan kerja-kerja ekstra dan kerja cerdas di masyarakat, sumber daya anak muda tentu sangat dibutuhkan dalam meningkatkan elektoral partai ini kedepan," tegasnya.
baca juga: Tanpa Amien Rais, Muswil PAN DIY akan Lebih Segar
Semenjak menjadi Sekretaris DPW PPP NTB mendapingi Wartiah, kerja politik dan kerja kepartaian berjalan lancar dan sejalan seiring dan seirama.
"Alhamdulillah kursi kita juga bertambah, tentu ini karena kerja keras kita bersama baik di DPW, DPC dan pengurus diakar rumput serta simpatisan PPP," tambah politisi muda NU ini (OL-3)
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muktamar kali ini harus menjadi kesempatan emas bagi PPP untuk membesarkan partai dengan memilih sosok ketua umum yang tepat.
Ray menegaskan bahwa PPP memenuhi sarat itu. Maka, jika haji Isam masuk, kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai caketum terbuka lebar.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved