Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Sumatera Barat selaku Kostrawil serta 19 Kostrada di tingkat kabupaten/kota, untuk meningkatkan kinerja Balai Penyuluhan Pertanian selaku Komando Strategis Pembangunan Pertanian (BPP KostraTani). Khususnya input data pada Laporan Utama yang dilaporkan tiap pekan ke Agriculture War Room Kementerian Pertanian RI (AWR Kementan).
Seruan tersebut dikemukakan Kepala Pusat Penyuluhan BPPSDMP (Pusluhtan) Leli Nuryati saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) KostraTani Sumbar tahun 2020 di Padang, kemarin. Hadir Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Sumbar, Syafrizal dan kepala dinas terkait serta koordinator BPP dan 200 peserta lainnya.
"Pandemi Covid-19 sudah melanda seluruh pelosok tanah air, namun pangan tidak boleh bersoal maka seluruh insan pertanian di pusat hingga daerah harus bekerja keras menjamin ketersediaan pangan bagi 267 juta rakyat Indonesia," kata Kapusluh Leli Nuryati.
Menurutnya, instruksi Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo dan arahan Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi menegaskan tentang insan pertanian di pusat hingga daerah mengemban tugas dan kewajiban yang sangat mulia, yaitu menjamin ketersediaan pangan rakyat.
"Masalah pangan jangan lengah. Dalam kondisi apa pun, pertanian harus tetap jalan, karena hanya pertanian yang dapat menyediakan pangan," kata Kapusluh Leli Nuryati.
Tantangan dan kendala lapangan pengisian Laput, jelas dia, adalah dinamika lapangan yang membuktikan itikad pemerintah daerah, khususnya Sumbar, mendukung pembangunan pertanian nasional.
"Laporan Utama Kementan menjadi dasar alokasi pupuk, benih, obat-obatan. Misal jadwal distribusi. Akurasi sangat vital. Dampaknya buruk, kalau salah. Pembangunan pertanian akan lebih baik, kalau laporan benar dan tepat," kata Leli Nuryati.
Dalam berbagai kesempatan, Dedi Nursyamsi, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) mengingatkan peran vital Laporan Utama, instrumen untuk himpun data dan laporan capaian program utama Kementan dari kecamatan, yang dilaporkan BPP KostraTani via online ke AWR Kementan.
Menurut Dedi, Laporan Utama Kementan meliputi ketersediaan komoditas strategis, jumlah penerima Kredit Usaha Rakyat [KUR], peningkatan ekspor, penurunan losses, angka stunting, menurunkan daerah rawan pangan, petani milenial, investasi, SDM pertanian dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh BPP KostraTani.
"KostraTani tempat kita berkumpul dengan cara-cara baru. Kita tinggalkan pola lama. Cara usang yang tidak cocok lagi untuk mengelola pertanian. Kita gunakan pendekatan teknologi 4.0 untuk satukan petani dengan penyuluh di daerah ke Kementan di Jakarta. Kita hapus sekat pusat dan daerah," kata Mentan dikutip Dedi.
Kepala TPHP Syafrizal mengajak para pimpinan Kostrada di seluruh Sumbar bekerja optimal mendukung KostraTani di tingkat kecamatan, locust pembangunan pertanian, dengan mengoptimalkan lima tugas, fungsi dan peran BPP berbasis teknologi informasi (IT) untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia.
Menurut Syafrizal, kegiatan yang dilaksanakan Kostrawil dan Kostrada adalah koordinasi dengan unit pelaksana teknis (UPT) Kementan di Sumbar untuk input Laporan Utama Kementan secara berkala dan kontinyu didukung surat keputusan (SK) gubernur, bupati dan walikota.
"Data yang belum ter-input dengan baik adalah data yang berhubungan dengan instansi di luar pertanian seperti data KUR (kredit usaha rakyat), data ekspor dan data stunting," kata Syafrizal.
Kapusluh Leli Nuryati menambahkan bahwa Mentan Syahrul telah menggagas KostraTani dengan sasaran jangka pendek dan jangka panjang, untuk memastikan ketersediaan pangan strategis tercukupi bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Jawa Tengah.
"Diharapkan dinas-dinas terkait di tingkat kabupaten dan kota mendukung penuh kinerja KostraTani di Sumbar," katanya di Padang yang didampingi Kasubbid Informasi dan Materi (IM) Pusluhtan, Septalina Pradini. (OL-13)
Baca Juga: Rizieq Shihab Akan Ajukan Praperadilan
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan aneka cabai di Provinsi Jawa Barat dalam kondisi sangat aman untuk kebutuhan menjelang Ramadan dan Idul fitri 2026.
Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional sepanjang 2026.
Untuk itu semua jagal wajib menjaga stabilitas harga karkas sehingga harga daging di Pasar tidak lebih dari Rp130.000/kg
Komisi IV DPR RI mendorong penguatan sarana dan prasarana laboratorium berstandar internasional, pemenuhan alat identifikasi penyakit PMK.
PVTPP Kementan mendeklarasikan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Siperintis.
Amran menilai, praktik penyelundupan pangan sebagai tindakan yang mencederai kepentingan bangsa dan petani.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved