Pembangunan Bendungan Semantok di Nganjuk Alami Kendala

PROYEK pembangunan bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, diduga memiliki sejumlah kendala terutama dalam konstruksi bendungan. Paket I dan paket II diperkirakan mengalami hambatan penyelesaian konstruksi sampai 100%.

Demikian hasil kunjungan kerja Staf Khusus Wakil Presiden bidang Investasi dan Infrastruktur Sukriansyah S Latief ke proyek pembangunan bendungan di Provinsi Jawa Timur Rabu hingga Jumat (2-4/12/2020) kemarin.

Baca juga: Lima Warga Nganjuk Tertimbun Longsor

“Ini disebabkan kekurangan anggaran. Yang mana anggaran yang direncanakan di awal kontrak tidak sesuai dalam pelaksanaan setelah berjalan dikarenakan banyak perubahan desain," ujar Sukriansyah dalam keterangan pers yang diterima Media Indonesia, Rabu (9/12/2020).

Menurut dia, penyelesaian pelaksanaan paket I dan II sampai 100% membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp700 miliar. Hal itu sedang dalam usulan ke Kementerian PU cq Dirjen Sumber Daya Air dan juga harus melibatkan BPKP dalam review anggaran tersebut.

"Adanya kesalahan perencanaan di awal sehingga pada saat pelaksanaan banyak perubahan desain di lapangan. Dari sudut hukum harus dilibatkan BPKP dan kejaksaan agar tidak terjadi temuan (korupsi) kemudian hari (terkait penambahan anggaran)," tambah dia.

Sementara itu, untuk kemajuan pembebasan lahan bendungan Semantok Nganjuk ditemukan beberapa masalah seperti pengadaan tanah seluas 674,38 hektare di mana ada sebagian tanah masyarakat sebanyak 258 bidang.

Baca juga: Tertunda 6 Tahun, Bendung Gerak Karangnongko Segera Dibangun

Dari 258 bidang, ujar dia, sampai saat ini hanya 15 bidang yang menerima hasil aprraisal (penilaian tanah). Sementara itu, sisanya pemilik 243 bidang menolak hasil aprraisal.

“Alasan penolakan hasil aprraisal karena kesalahan yang dilakukan petugas aprraisal dalam menghitung kerugian tanah, rumah, dan atasan yang berdiri di lahan masyarakat. Dana untuk pembayaran sudah disiapkan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)," tutup dia. (RO/A-3)