Ada Polisi di Tengah Pesta Demokrasi

KEMARIN, belasan polisi, polwan, dan duta lalu lintas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, turun ke jalan. Lengkap dengan spanduk dan poster, mereka hadir di sejumlah jalan, di antaranya di perempatan Babalayar.

Bukan berunjuk rasa. Mereka dikerahkan Kasat Lantas Ajun Komisaris Wikha Ardilestanto untuk meneriakkan imbuan kepada masyarakat jangan sampai golput dalam pilkada 9 Desember nanti.

"Kami mengajak masyarakat tidak lupa datang ke TPS pada 9 Desember. Tapi, tentu saja, warga harus tetap mematuhi protokol kesehatan," ujar Wikha.

Sosialisasi ini, lanjutnya, akan terus dilakukan di masa tenang atau 8 Desember. Diharapkan, cara ini bisa ikut meningkatkan partisipasi pemilih.

Di Malang, Kapolres Ajun Komisaris Besar Hendri Umar juga terus memastikan pilkada tidak akan menjadi klaster baru. "Selain pengamanan, petugas yang terlibat dalam pilkada juga kami wajibkan mengawasi jalannya protokol kesehatan di TPS."

Untuk itu, semua personel dipastikan tidak terinfeksi. Tes cepat sudah dilakukan terhadap 600 anggota yang akan disebar ke seluruh TPS itu.

Bermalam di hutan

Selain pengamanan pada hari H pemilihan, sejumlah anggota Polri juga sudah dilibatkan masuk ke daerah pedalaman. Mereka bertugas melakukan pengawalan distribusi logistik pemilihan.

"Pendistribusian logistik pilkada mendapat pengawalan petugas TNI-Polri, terutama yang masuk ke daerah pedalaman. Distribusi sudah dilakukan ke beberapa desa terpencil di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah," ujar Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Muhammad Rifai.

Bukan persoalan mudah. "Dari ibu kota kabupaten, distribusi ke TPS desa terpencil bisa memakan waktu dua hari satu malam. Mereka harus berjalan kaki dan bermalam di tengah hutan," ungkap Kapolres Hulu Sungai Tengah, AKB Danang Widaryanto.

Benyamin Uhil, Ketua Perkumpulan Masyarakat Dayak Meratus, mengakui kegigihan petugas dalam mendistribusikan logistik pilkada ke pedalaman. "Semata-mata untuk pemenuhan hak masyarakat untuk berdemokrasi."

Menjelang proses pemilihan, polisi juga menjadi petugas yang paling sibuk, selain para penyelenggara pilkada. Mobilisasi personel dilakukan sejumlah polda, bahkan hingga ke luar wilayah yuridiksinya.

Di Sumatra Selatan, misalnya, personel polda juga disebar untuk bertugas di wilayah tetangga, Provinsi Jambi. "Kami mengerahkan 1.200 anggota untuk bertugas di tujuh kabupaten yang menggelar pilkada. Selain itu, 100 anggota juga diperbantukan untuk pengamanan di Jambi," kata Kabid Humas Komisaris Besar Supriadi.

Ia memastikan seluruh anggotanya dalam kondisi sehat dan tidak terinfeksi covid-19. "Hanya mereka yang lolos tes cepat yang bertugas."

Di Nusa Tenggara Timur, bantuan datang dari Jawa Tengah dan Bali. "Untuk pengamanan pilkada di 9 kabupaten, kami mengerahkan 300 anggota Brimob. Sebanyak 100 dari Jawa Tengah, 100 dari Bali, dan 100 lainnya dari NTT," kata Kapolda Inspektur Jenderal Lotharia Latif.

Ia berharap kerja keras kepolisian menjaga keamanan juga diimbangi dengan sikap baik para calon kepala daerah. "Kami imbau mereka siap menerima hasil pemilihan. Yang tidak puas, harus memilih untuk menempuh jalur hukum, bukan cara-cara yang lain," tandas Kapolda. (BN/DY/DW/PO/LN/SS/AD/N-3)