Kebijakan Pemkab Ketapang Sebabkan Banjir di Delta Pawan

PROBLEM banjir masih terus menjadi momok utama bagi masyarakat Kabupaten Ketapang, tak terkecuali bagi masyarakat di Ibu Kota Kabupaten, yakni masyarakat Kec. Delta Pawan. Padahal, pemerintah telah berkali-kali menganggarkan dana untuk mengatasi persoalan banjir di tengah perkotaan tersebut.

Namun di sisi lain, koordinasi pemerintah daerah dengan masyarakat seperti tak terjalin sama sekali. Pemerintah seolah enggan melibatkan masyarakat dalam menangani persoalan banjir di perkotaan, sehingga kerap keliru dan salah acapkali mengambil kebijakan.

"Mestinya jalan yang banjir itu lah yang dibuatkan drainase. Bukan jalan yang sudah bagus, tinggi dan tidak banjir yang justru dibuatkan drainase, kan aneh ini pemerintah," sesal Udin, warga Gg. Swasta tersebut.

"Kenapa di depan Kantor Bupati yang dibangun, dibaguskan, dibuat drainase dan lain sebagainya. Padahal di depan Pendopo tersebut tidak pernah banjir, ini kan keliru dalam kebijakan, sedangkan jalan yang banjir tidak tersentuh sama sekali," sambungnya.

Apa yang diucapkan oleh Udin pun dibenarkan oleh Ibu Sinta. Perempuan yang sehari-hari berdagang tersebut turut mempertanyakan pembangunan yang tidak pada tempat nya tersebut.

"Kenapa jalan di perkotaan yang sudah bagus malah justru dibangun, ini kan buang-buang anggaran. Sedangkan masih banyak jalan yang rusak dan tergenang banjir akibat tidak adanya drainase," sahut Ibu Sinta.

Seperti diketahui, ketidakharmonisan Bupati Martin Rantan dengan Wakilnya memang telah lama menyeruak dan didengar oleh seluruh masyarakat Ketapang. Sehingga perselisihan keduanya tentu menyebabkan masyarakat yang menanggung akibatnya. (OL-13)