SATUAN Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mendorong maksimal peran ulama dan kyai mengedukasi santri di setiap pesantren untuk mematuhi pendisiplinan protokol kesehatan. Pasalnya, selama ini masih ada kalangan masyarakat yang kurang memercayai terjadinya pandemi covid-19. Juru Bicara Covid-19 Kabupaten Cianjur, Yusman Faisal, mengatakan cenderung rendahnya kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan satu di antaranya dipicu rasa tidak percaya terhadap covid-19. Karena itu, perlu terus digaungkan sosialisasi dan edukasi pentingnya protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penyebaran virus korona.
"Masih banyak yang menganggap covid itu tidak ada. Termasuk di kalangan santri. Makanya, para kyai dan ulama harus bisa menjadi corong atau fasilitator menyakinkan masyarakat bahwa covid itu ada. Untuk mencegahnya harus disiplin menerapkan protokol kesehatan," kata Yusman, Jumat (20/11).
Rata-rata, kata Yusman, masyarakat yang sadar menerapkan protokol kesehatan melalui gerakan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) di kisaran 20%. Artinya, butuh kerja keras agar terbangun kesamaan pandang di kalangan masyarakat bahwa covid-19 bisa menular ke siapa saja, tanpa memandang jabatan, pangkat, usia, atau strata sosial.
"Memang, di kalangan masyarakat masih kurang (disiplin menerapkan protokol kesehatan)," jelasnya.
baca juga: Kasus Kian Naik, Pendisiplinan Prokes Terus Ditingkatkan
Laju pergerakan penyebaran covid-19 di Kabupaten Cianjur sendiri sejak dua bulan terakhir terpantau meningkat. Kondisi itu lantaran mobilitas masyarakat relatif cukup tinggi memasuki fase adaptasi kebiasaan baru. Satu di antara upaya mencegah penyebarannya dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. Sebab, untuk melakukan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak bisa dilakukan atas kebijakan daerah.
"Itu (PSBB) kajiannya kalau semua daerah di Jawa Barat zona risikonya oranye. Kalau masih ada yang kuning sih belum bisa PSBB," ucap Yusman.
Kebijakan penerapan PSBB pun yang melakukannya Pemprov Jawa Barat. Kemudian Pemprov Jabar mengajukan usulannya ke pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan.
"Kalau Cianjur saja tidak bisa. Harus pemprov yang mengajukannya," pungkas Yusman. (OL-3)
