Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun infrastruktur menuju lokasi pengembangan lumbung pangan baru atau kawasan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan peningkatan konektivitas tersebut mencakup perbaikan kualitas jalan dan jembatan menuju Daerah Irigasi (DI) Dadahup, Kabupaten Kapuas dan DI Belanti, Kabupaten Pulang Pisau dengan total panjang 76,8 km.
"Pekerjaan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp792,37 miliar. Saat ini, progresnya masih dalam tahap lelang yang ditargetkan akan ditandatangani kontrak konstruksinya pada pertengahan November 2020," ungkap Basuki dalam keterangan resmi, Kamis (5/11).
Baca juga: Sektor Pertanian Tetap Bertumbuh
Basuki mengatakan konektivitas antarwilayah diperlukan agar mobilitas barang, jasa, dan manusia lebih efisien. Dengan konektivitas yang semakin baik, diharapkan perekonomian wilayah meningkat.
"Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, di samping memberikan alternatif bagi warga untuk meningkatkan produktivitas perekonomian," ujar Basuki.
Dijelaskannya, untuk peningkatan konektivitas menuju DI Dadahup, direncanakan total panjang yang akan ditangani 34,68 km yang dibagi menjadi 3 paket pekerjaan dan peningkatan kondisi jembatan kawasan DI Dadahup sepanjang 60 meter, dengan alokasi anggaran Rp336,96 miliar.
Selanjutnya, untuk konektivitas menuju DI Belanti, direncanakan total panjang yang akan ditangani mencapai 41,85 km yang dibagi menjadi 5 paket pekerjaan dan peningkatan kondisi jembatan kawasan DI Belanti sepanjang 170 meter, dengan alokasi anggaran Rp455,41 miliar.
Untuk perluasan kawasan Food Estate yang akan ditanami singkong di Kabupaten Gunung Mas, Kementerian PUPR juga akan membangun jalan utama sepanjang 10 km di dalam kawasan prioritas 2.000 hektare dan jalan sekunder 25 km, dengan perkiraan anggaran Rp336,91 miliar. (OL-1)
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
Konsolidasi dilaksanakan Zoom pada 5–15 Agustus dan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke wilayah prioritas pada September mendatang.
NEGARA yang merusak tanahnya ialah negara yang menghancurkan dirinya sendiri.
Buku Pokok-Pokok Pikiran Ketahanan Pangan Nasional Menuju Kedaulatan Pangan diluncurkan di Bandung, Selasa (29/4).
Aalah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah ketergantungan pada impor beras hingga 2 juta ton/tahun setelah berakhirnya swasembada beras di 1993.
Hutan tropis Indonesia (HTI) berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim dan mencegah erosi.
Jangan sampai proyek tersebut merusak lingkungan dan menyalahgunakan tanah masyarakat adat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved