Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
PEMERINTAH Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) sedang mengkaji rencana Yogyakarta sebagai embarkasi haji. Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X bertemu dengan pejabat Ditjen PHU secara virtual, Rabu (4/11).
Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji usai pertemuan mengungkapkan Kemenag meminta pendapat, masukan, dan arahan dari Gubernur DIY tekait rencana menjadikan Bandara Internasional Yogyakarta sebagai embarkasi haji.
"Kalau menjadi embarkasi itu pasti memerlukan asrama atau hotel haji. Jadi Kemenag meminta masukan, kalau akan mendirikan asrama haji itu
sebaiknya di mana dan seperti apa," terang Baskara Aji.
Kemenag, terang Baskara Aji, membutuhkan tanah 5-10 hektare untuk membangun asrama haji. Asrama haji yang disiapkan nantinya tidak hanya menampung jamaah dari DIY, tetapi juga Jawa Tengah.
Baskara Aji menyampaikan, jamaah haji DIY tiap tahunnya rata-rata tiap mencapai 3.500, sedangkan dari daerah sekitar berkisar 7.000 jamaah. "Jadi, paling tidak kapasitas asramanya sekitar 10 ribu jamaah," jelas dia.
Menanggapi hal tersebut, Sri Sultan masih akan berupaya mencarikan lokasi terbaik terlebih dahulu. Pasalnya, selain butuh lahan luas, waktu tempuh asrama haji tidak lebih dari satu jam menuju embarkasi. "Ngarsa Dalem baru mau mencarikan lokasinya itu bagusnya di mana," terang Baskara Aji.
Jika melihat syarat waktu tempuh, Asrama Haji bisa dibangun di sekitar Kulonprogo, Bantul, atau Sleman.
Embarkasi dan asrama haji di DIY sangat dibutuhkan karena kondisi embarkasi Solo sebenarnya belum memenuhi syarat. Bandara Internaisonal Yogyakarta sudah memenuhi syarat menjadi embarkasi, bahkan di atas minimal ketentuan untuk sebuah embarkasi.
"Bandara Internasional Yogyakarta sudah memenuhi syarat mulai dari panjang landasan, luas bandara yang bisa didarati oleh pesawat-pesawat berbadan besar," jelas dia. Dengan bisa didarati pesawat berbadan besar, penumpang yang diangkut bisa lebib banyak dan penerbangan bisa lebih cepat dan efisien. (R-1)
Komandan Lanud Roesmin Nurjadin, Marsma TNI Abdul Haris mengapresiasi kesigapan seluruh personel yang terlibat dalam penggagalan itu.
Menurut Ronald, BIJB telah siap secara infrastruktur dan dukungan konektivitas jalan tol seperti Tol Cipali dan Cisumdawu yang memudahkan akses dari berbagai wilayah
Rute ini akan mulai beroperasi pada 23 Juli 2025 mendatang dan diharapkan menjadi pendorong baru sektor pariwisata dan perekonomian di kedua wilayah.
BHS juga menyoroti fenomena turbulensi angin pantai yang membentur pegunungan di sisi utara bandara berisiko pada proses lepas landas pesawat.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI, Maman Immanul Haq, menegaskan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki potensi besar untuk bertransformasi menjadi syarikah haji
Pada Jumat (20/6) pukul 22.31 Wita, tercatat satu kali erupsi dengan ketingian kolom letusan 2.000 meter diatas puncak gunung.
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
KETUA Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyampaikan apresiasi atas komitmen dan keseriusan Presiden Prabowo untuk mewujudkan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengungkapkan sejumlah catatan dan persoalan dari Tim Pengawas (Timwas) DPD terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved