Selasa 27 Oktober 2020, 19:18 WIB

Upah Mininum Tidak Naik, Buruh di Cimahi Ancam Lakukan Aksi

Depi Gunawan | Nusantara
Upah Mininum Tidak Naik, Buruh di Cimahi Ancam Lakukan Aksi

Medcom
Ilustrasi

 

PARA buruh di Kota Cimahi, Jawa Barat terpaksa menelan kekecewan. Pasalnya, upah minimum tahun depan akan tetap sama seperti pada 2020.

Dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang upah minimum 2021, bahwa upah tahun depan masih sama dengan yang saat ini berlaku. Itu artinya, besaran upah di Cimahi akan tetap di angka Rp3.139.274,74.

Ketua DPC Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 92 Kota Cimahi, Asep Jamaludin menyatakan, dengan keluarnya keputusan tidak naiknya upah minimum 2021 menandakan bahwa pemerintah sama sekali tidak memihak kaum buruh. "Kecewa sekali, padahal kami sangat berharap upah tahun depan naik 8 persen," kata Asep, Selasa (27/10).

Pihaknya mengancam akan melakukan aksi apabila keputusan upah minimum tidak segera dicabut. Menurut Asep, keputusan ini menjadi hadiah terpahit setelah sebelumnya pemerintah bersama DPR RI mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja.

"Produk hukum tersebut ditentang buruh. Undang-undang itu saja masih masalah, sekarang memunculkan masalah baru," ujarnya.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, Uce Herdiana mengungkapkan, pihaknya sudah menerima surat edaran upah minimum tahun 2021. "Kami sudah terima surat edarannya. Isinya upah minimum tahun depan masih sama dengan upah minimum 2020," terangnya.

Langkah selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja akan melakukan rapat pleno bersama Dewan Pengupahan dalam waktu dekat. Hasil pleno tersebut akan disampaikan kepada Wali Kota Cimahi, untuk kemudian diteruskan kepada Gubernur Jawa Barat.

"Meski sudah ada edaran tetap harus diplenokan. Sudah ada hasil pleno, diusulkan ke wali kota untuk diusulkan ke gubernur dan ditetapkan sebagai UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten)," ungkap Uce.

Diakuinya, keputusan ini tentunya membuat para buruh kecewa. Namun, pihaknya tak bisa berbuat banyak karena keputusan sudah dibuat pemerintah pusat. "Buruh kan pasti inginnya naik, tapi kan sudah ada edarannya," jelasnya. (R-1)

 

Baca Juga

MI/Apul Iskandar

KPU Tetapkan Alm Asner Silalahi Walikota Terpilih Pematangsiantar

👤Apul Iskandar 🕔Jumat 22 Januari 2021, 05:51 WIB
Rapat pleno terbuka KPU Kota Pematangsiantar menetapkan almarhum Asner Silalahi dan Susanti Dewayani sebagai Walikota dan Wakil Walikota...
ANTARA/Okky Lukmansyah

Tersangka Korupsi Proyek Pemecah Ombak Ditahan

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 22 Januari 2021, 05:23 WIB
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan penahanan terhadap salah seorang tersangka dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek pemecah...
Antara/Siswowidodo

Kasus Covid-19 Tinggi, Madiun Berstatus Zona Merah

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 22 Januari 2021, 04:25 WIB
Dalam beberapa hari terakhir, penambahan kasus covid-19 selalu di atas 20 orang per hari. Total kasus positif covid-19 di wilayah Madiun...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya