Pemkot Tebingtinggi Telusuri Kelanjutkan Normalisasi Sungai Padang

PEMERINTAH Kota Tebingtinggi bersama Balai Wilayah Sungai Sumatra (BWSS) II Medan menelusuri terkait kelanjutan rencana normalisasi dan pengendalian banjir di Sungai Padang.

Untuk menindaklanjuti hal itu, Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan melakukan pertemuan dan pembahasan dengan Balai Wilayah Sungai
Sumatra (BWSS) II, Rabu (14/19), di Kantor BWSS II Medan.

Wali Kota Tebing Tinggi bersama Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian, Kadis PU Rusmiyati Harahap, dan Kepala Bappeda Erwin Suheri Damanik diterima Kepala BWSS II Maman Noprayamin beserta tim.

Baca juga: Banjir Surut, 20 Desa di Garut Dikepung Lumpur

Umar menyampaikan dan mempertanyakan tindak lanjut program pengendalian banjir Kota Tebingtinggi padahal tahun sebelumnya telah disusun sedemikian detail.

"Kemarin, pada tahun-tahun sebelumnya, sudah disusun sedemikian detail tetapi pada waktu itu karena mendekatnya masa akhir Pak Jokowi tidak jadi dikerjakan karena program strategis nasional tersebut membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang panjang," kata Umar.

"Oleh karena itu, hari ini, kita datang kembali untuk menanyakan kapan di-follow up dan kira-kira bagaimana. Tadi kita telah melakukan pertemuan dan dapat informasi bahwa ada kajian baru lagi tentang pengendalian banjir ini dengan melibatkan beberapa sungai yaitu Belawan, Deli, Percut, dan Sungai Padang Tebingtinggi," ujarnya.

Selanjutnya, Wali Kota Tebing Tinggi nantinya akan melakukan kajian untuk menginisiasi membandingkan dengan membuat normalisasi dan melakukan sudetan secara langsung di Sungai Padang dibandingkan dengan membuat bendungan dan waduk hal mana yang paling efektif dan efesien. Dan nantinya dari hasil kajian jika sudah keluar tentunya itu yang akan dilaksanakan.

"Kita berterima kasih bahwa studi tadi akan berakhir pada Mei dan akan dilanjutkan dengan kontruksi yang merupakan satu bagian. Namun, ada catatan di situ bahwa kita harus mempersiapkan lahan dengan catatan lahan tadi tentunya perlu daerah untuk berkontribusi. Kita mengharapkan kontribusi lahan ini dari Kabupaten/Kota dan juga Provinsi nantinya termasuk dari pemerintah pusat ikut juga sharing didalam pembiayaan tentang lahan ini," harapnya.

Selanjutnya, Umar berharap sebelum proyek ini berjalan ada program jangka pendek dari Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumberdaya Air khususnya tentang normalisasi dan pengerukan Sungai Padang, peninggian tanggul, dan juga perbaikan pintu-pintu klep yang
ada.

"Inilah yang dikatakan Kepala Balai yang nantinya akan dilanjutkan ke Jakarta supaya penanganan darurat ini bisa dilakukan sementara dalam penanganan permanen dan jangka panjangnya dikerjakan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BWS Sumatra II Maman Noprayamin menanggapi bahwa saat ini sedang dilaksanakan studi desain oleh Kementerian terkait penanganan Sungai Padang.

Masalah krusial seperti banjir tentunya ada beberapa aspek yang harus dilihat seperti lahan dan berbagai masalah yang terkait dengan banjir.

"Ini juga mungkin akan kita lakukan kegiatan-kegiatan yang mendesak dan akan kita usulkan ke Kementrian supaya ini ada penanganan jangka pendek dan juga tidak mengabaikan rencana jangka panjang. Tentunya tetap berbasis dengan penanganan banjir secara makro yaitu managemen," jelasnya.

Terkait penyodetan Sungai Padang ke Sungai Bahilang, menurut Maman Noprayamin, sedang menunggu hasil kajian yang sedang dikerjakan konsultan.

"Jangan sampai juga investasi pemerintah terkait dengan penanganan sudetan ini nanti tidak secara utuh bermanfaat bagi masyarakat. Dari hasil pertemuan ini kemungkinan kami akan melihat prioritas penanganan dalam jangka pendek apa yang harus dilakukan di Sungai Padang dan kami coba untuk segera ditindaklanjuti dengan usulan dari pemerintah pusat di kementrian. Karena secara anggaran kedepan terbatas", pungkasnya. (OL-1)