Kompak Melanggar Peraturan Wali Kota

TIM sukses pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa dan tim sukses Bagyo Wahyono-Supardjo ternyata bisa kompak. Paling tidak, mereka sama-sama melanggar pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Di Surakarta, Jawa Tengah, pemasangan APK sudah diatur dengan peraturan wali kota. APK dilarang dipasang di white area yang sudah ditentukan.

Namun, tim sukses kedua pasangan ternyata tidak menggubris itu. Aksi penertiban yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu dan Satpol PP Kota Surakarta, Jawa Tengah, membuktikannya.

“Sebanyak 249 APK terpaksa kami turunkan dan sita. Kedua pasangan sama-sama memasang di tempat terlarang, tapi pasangan Gibran-Teguh lebih mendominasi,” ujar anggota Bawaslu, Muhammad Muttaqin, kemarin.

Selain di white area, pelanggar­an juga dilakukan karena APK dipasang di pohon, tiang listrik, dan melintang jalan. Jenis APK paling banyak ialah baliho dan spanduk.

Penertiban APK juga masih harus dilakukan Bawaslu Kota Pariaman, Sumatra Barat. Mereka dibantu TNI, Polri, dan Satpol PP. “Sebenarnya, kami dan partai politik sudah sepakat bahwa APK yang dipasang tidak sesuai aturan akan diturunkan sendiri oleh mereka. Tapi sampai batas waktu, ternyata masih ada APK yang belum diturun­kan, jadi kami bergerak,” kata Ketua Bawaslu Riswan.

Sementara itu, dari Sumenep, Jawa Timur, dikabarkan dua pasangan calon mengincar kalangan pesantren untuk mendukung mereka. Kemarin, mereka kompak mendatangi sejumlah pondok pesantren.

Fattah Yasin-Ali Fikri datang dengan bungkus silaturahim, sedangkan Achmad Fauzi-Dewi Khalifah menggelar peringatan Hari Santri Nasional. “Dukungan pondok pesantrean dan kiai di Sumenep memiliki pengaruh yang cukup besar untuk meraih kemenangan dalam pilkada. Sebab, pilihan pondok pesantren akan diikuti sebagian besar alumni dan santrinya, termasuk keluarga alumni dan wali santri,” kata pengamat politik, Mohammad Ali Humaidi.

Di Klaten, Jawa Tengah, tokoh agama juga didekati Komisi Pemilihan Umum untuk mewujudkan pemilihan bupati yang bermartabat. Kemarin, mereka dirangkul dalam sebuah sarasehan. “Kami ingin menampung usulan, saran, dan masukan tokoh agama,” kata anggota KPU Klaten, Wandyo Supriyatno. (WJ/YH/MG/JS/BB/N-2)