Univesitas Indonesia dan Pemprov NTB Bahas Solusi Dampak Pandemi

PANDEMI covid-19 membawa dampak signifikan pada berbagai sektor terutama di bidang kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial bermasyarakat. Tanggapan dan solusi strategis merupakan langkah urgent untuk menghindari dampak yang lebih signifikan.

Kebijakan pada skala nasional dan daerah yang komprehensif dan solid merupakan kunci dari solusi strategis yang efektif dan efisien pada masa krisis pandemik.

Kebijakan (policy brief) tentang tanggapan krisis pandemi yang ada di Indonesia saat ini di dominasi pada skala nasional yang pada dasarnya didesain berdasarkan situasi dan kondisi Jakarta sebagai ibu kota.

Demikian pandangan yang mengemuka dalam focus grpup discussion (FGD) Dampak Penyebaran Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Solusi Strategisnya yang diadakan oleh Sekolah Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (30/9).

Muhammad Sya'roni Rofii, ketua tim riset kajian terkait covid-19 dan tim peneliti SKSG UI, mengatakan FGD ini diharapkan bisa membantu pemerintah memetakan persoalan-persoalan di daerah. Sebab daerah menjadi tulang punggung pembangunan nasional.

“Kita berharap setiap kebijakan nasional terutama terkait covid ini berdasarkan riset yang mendalam. Sehingga ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan terukur dan tepat sasaran. Dalam rangka membantu memetakan persoalan di daerah-daerah terkait covid-19 kajian ini dilakukan. Hasilnya adalah berupa policy brief yang akan di launching bulan Desember,” ujar Sya'roni.

FGD yang didanai oleh Hibah Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia dilaksanakan secara berkelanjutan pada 29-30 September yang menghadirkan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Wakil Gubernur NTB serta akan diikuti oleh pemprov dari wilayah Sumatra dan Jawa.

Dalam FGD disebutkan, policy brief yang ada pada skala daerah sejatinya mengikuti policy brief dari pusat. Sebab itu, isu ini dipandang perlu diperhatikan karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan keberagamannya dan permasalahan daerah masing-masing.

"Sehingga kebijakan yang perlu digariskan mempertimbangkan isu, potensial dan keadaan kontektual masing-masing daerah," kata pernyataan pers yang disampaikan.

Ditekankan, begitu juga policy brief covid 19 ini, pemerintah provinsi dan daerah perlu merumuskan policy brief berdasarkan konteks kota ataupun daerah masing-masing.

Selanjutnya, pandemi covid 19 sangat berpengaruh pada usaha skala kecil menengah maupun skala besar. Sebab sebagian besar kegiatan ekonomi harus terhenti kegiatannya sehubungan dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Karena itu perlu adanya policy brief yang membukan peluang berjalannya kegiatan.

Sedangkan pada bidang sosial, ada konteks sosial unik yang terjadi di Indonesia. Misalnya, di beberapa daerah, skala terkecil sosial unit di kalangan masyarakat seperti RT, RW ataupun kampung mempunyai inisiasi untuk memberi tanggapan terhadap situasi krisis. ekonomi yang menyesuaikan penerapan kebijakan PSBB tersebut.

Hal ini dapat terlihat dari berkembangnya ‘kampung tangguh’ yang mengutamakan nilai gotong royong dalam menerapkan kebijakan PSBB dan bahu-membahu dalam menangani dampak pandemi covid 19.

FGD menghadirkan dua pemateri yakni Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah dan Mala Mardialina (dosen Universitas Mataram).

Selain itu, FGD juga juga di hadiri oleh beberapa penanggap yaitu Ahsanul Khalik (Kepala Dinas Sosial NTB), Muhammad Fathurrijal (anggota Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah NTB), serta tim peneliti SKSG UI yaitu Abdul Muta’ali (Wakil Direktur SKSG UI), Adis Imam Munandar, Muhammad Sya’roni Rofii, Mulawarman Hannase, Nur Fatwa, Lin Yola serta para peneliti dari Universitas Indonesia.