50 Nakes Dimutasi, Layanan Kesehatan di Sikka Terganggu

SEJUMLAH anggota DPRD Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur menyoroti mutasi 50 tenaga kesehatan (nakes) di tengah pandemi virus Covid-19. Akibatnya sejumlah pelayanan kesehatan masyarakat seperti puskesmas mengalami kekosongan nakes. Hal itu disampaikan para anggota DPRD Kabupaten Sikka saat rapat Banggar bersama dinas kesehatan setempat,  Selasa (29/9).

Anggota DPRD Sikka dari Partai PKPI, Alfridus Aeng menilai mutasi terhadap 50 nakes yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah mutasi yang terburuk sepanjang sejarah mutasi di Kabupaten Sikka. Sebab mutasi dilakukan saat adanya pandemi covid-19 dan nakes sangat dibutuhkan. Padahal, nakes yang dimutasi adalah
bagian penting dalam pelaksanaan pencegahan virus covid-19.

"Kita menyebut nakes ini adalah garda terdepan, tetapi sekarang malah dimutasikan di kantor camat, dimutasikan di dinas menjadi pejabat struktural," ungkap Dus Aeng.

Ditambahkan Dus Aeng, setiap puskesmas mengeluh karena kekurangan tenaga kesehatan tetapi yang terjadi justru di mutasi keluar dan tidak ada nakes yang menggantikan. Akibatnya puskesmas terjadi kekosongan tenaga kesehatan hingga berdampak pada pelayanan kesehatan menjadi terhambat.

"Ini kalau setiap orang datang minta mutasi bisa repot. Ada 50 orang sudah lolos, kemudian 50 orang datang minta lagi, mereka juga mau dimutasi, puskesmas kosong. Ini kalau terjadi transmisi lokal dalam kasus covid-19, bagaimana cara mengatasinya dengan kondisi tenaga medis kita yang kocar-kacir," ungkap Dus Aeng.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Fraksi PDIP Stef Sumandi bahwa saat ini Puskesmas Mapitara sebelum terjadi mutasi sudah kekurangan tenaga medis. Menurut dia, ada 4 Poskesdes di Mapitara yang sampai sekarang belum ada nakes. Ada juga satu nakes melayani dua Poskesdes.

"Lalu sekarang 8 nakes dimutasi dan belum ada penggantinya. Bagaimana dengan nasib 7000-an jiwa warga Mapitara," tegas Stef Sumardi.

Menurutnya perlu koordinasi antara BKD dengan dinas kesehatan agar tidak terjadi kekosongan nakes di puskesmas. Anggota DPRD dari Partai Nasdem, Petu Da Silva menambahkan ada dugaan bahwa mutasi itu atas permintaan nakes itu sendiri.

"Bagaimana kita bicara soal tanggung jawab dan loyalitas dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan selaku dinas teknis. Kalau semua mutasi itu bisa dilakukan atas permintaan sendiri, bagaimana jika semua ASN yang ada meminta mutasi. Ini akan repot jadinya," tandas Petu Da Silva ini.

baca juga: Ratusan Titik Panas Muncul di Bangka Belitung

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Petrus Herlemus kepada mediaindonesia.com, Rabu (30/9) menjelaskan kebijakan mutasi 50 nakes telah menciptakan kepincangan dan mandegnya layanan kesehatan masyarakat. Namun dinas kesehatan hanya bisa merekomendasikan hasil kajian teknis dari sisi pelayanan kesehatan yang diserahkan ke BKD sebagai salah satu rujukan untuk proses mutasi. Sedangkan pelaksana mutasi ada di BKD.

Disampaikan Petrus Herlemus, sejumlah puskesmas seperti di Kopeta, Wolomarang, Beru, Waipare, dan Nita mengalami penumpukan tenaga kesehatan. Kondisi ini terbalik dengan sejumlah puskesmas di wilayah kecamatan lainnya yang mengalami kekurangan tenaga kesehatan. (OL-3)