Setelah KAMI Urung Deklarasi di Surabaya

SALING ejek menjadi warna tersendiri, setelah deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya, Jawa Timur, digagalkan massa dan dibubarkan polisi, kemarin.

Forum Komunikasi Kiai Kampung Indonesia (FK3I) Jawa Timur lewat ketuanya, Muhammad Maftuh atau Gus Maftuh, mengaku mendukung pembubaran deklarasi KAMI. “Mereka telah mengabaikan protokol kesehatan di masa pandemi. Pengumpulan massa yang dilakukan KAMI bisa menjadi klaster baru.”

Dia menyayangkan ketidakpedulian para penggagas KAMI terhadap kondisi masyarakat yang sedang memerangi covid-19. “KAMI itu gerakan politik yang berkedok moral.”

Dengan tokoh-tokoh di belakangnya, lanjut Gus Maftuh, KAMI menjadi sarana bagi mereka untuk mencari panggung. KAMI tidak lebih dari sebuah gerakan sakit hati dan tidak puas karena kekalahan saat Pemilihan Presiden 2019.

Menurut dia, KAMI bisa menyulut konflik horizontal. “Padahal, Surabaya saat ini sangat kondusif. Jangan diisi lagi dengan gerakan atau ujaran kebencian.”

Deklarator KAMI, mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, tidak mau kalah. “Keberadaan KAMI telah menjadi berkah. Banyak demo berarti ada rezeki bagi orang-orang yang butuh uang dengan cara ikut berunjuk rasa. Mungkin ayahnya baru saja kena PHK, butuh uang untuk keluarga,” tuturnya.

Dia pun menuding para pengunjuk rasa itu merupakan demonstran bayaran. “Simpatisan KAMI harus tetap solid. KAMI tetap jalan,” tegasnya.

Dalam rencana, deklarasi KAMI Jawa Timur akan digelar di Gedung Juang 45 dan Graha Zabalnur, Surabaya. Namun, ratusan warga memblokade pintu masuk ke lokasi acara.

Massa berasal dari Aliansi Pemuda Surabaya, Koalisi Indonesia Tetap Aman (KITA), dan Maluku 1 Rasa (M1R). Mereka menuntut acara dibubarkan.

Sementara itu, di Zabalnur, KAMI sempat membuka acara. Tidak lama, mereka memutuskan membubarkan diri karena khawatir ada benturan massa.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan pembubaran dilakukan polisi karena deklrasi melanggar peraturan pemerintah terkait dengan pandemi covid-19. “Pembubaran semata-mata demi keselamatan masyarakat yang menjadi hukum tertinggi.” (FL/HS/N-2)