Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH KABUPATEN (Pemkab) Bandung Barat, Jawa Barat masih membebaskan pengunjung luar daerah berwisata di wilayahnya. Padahal, Jakarta dan sebagian daerah Jabar sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyusul terjadinya lonjakan kasus Covid-19.
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna menyatakan, pihaknya belum mau membatasi kunjungan wisata dari luar daerah, atau bahkan sampai menutup kunjungan wisata. "Sampai hari ini, tempat wisata di kita khususnya Lembang masih beroperasi seperti biasa," kata Aa Umbara, Rabu (16/9).
Dia menyatakan, daripada melakukan pembatasan kunjungan wisatawan, dirinya lebih memilih memperketat protokol kesehatan di obyek wisata. "Kita tidak akan melakukan pembatasan, yang pasti protokol kesehatan akan diperketat dari kemarin agar hal-hal yang tidak diinginkan bisa diantisipasi," ujarnya.
Pihaknya justru lebih khawatir terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika memberlakukan PSBM. Saat ini saja, PAD Bandung Barat sudah hampir habis terkuras untuk penanganan Covid-19. "Kalau PSBM lagi, nanti kondisi kita bisa tambah repot lagi. Bisa-bisa lumpuh, PAD kita hampir kosong," bebernya.
Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata (Disbudpar) Bandung Barat, Sri Dustirawati mengungkapkan, pihaknya belum menerima intruksi dari Pemprov Jabar untuk melaksanakan PSBB. "Pak Gubernur hanya mengintruksikan PSBM bagi wilayah yang berdekatan dengan Jakarta, yakni Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) saja, kalau kita tidak," ucapnya.
Sri menerangkan, kunjungan wisata di Bandung Barat selama pandemi Covid-19 mengalami penurunan sangat drastis. Dibanding 2019 yang mencapai 6,4 juta orang, kunjungan wisata di tahun ini baru 1,2 juta orang saja. "Kalau dirata-ratakan, kunjungan wisata akhir pekan di saat sekarang hanya sebesar 15 persen saja. Sangat jauh dibanding tahun lalu," jelasnya. (R-1)
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Di Kabupaten Karawang dampak banjir cukup luas, yakni melanda 12 kecamatan dan 23 desa, dengan total 3.932 kepala keluarga terdampak.
Dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, tujuh wilayah diprakirakan akan diguyur hujan lebat hingga hujan sangat lebat. Sedangkan, 18 wilayah hujan sedang dan hujan lebat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved