Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluarkan ketentuan mencatat nomor polisi (nopol) atau pelat kendaraan pengguna solar subsidi oleh petugas SPBU. Hal itu dilakukan di Sumatera Barat (Sumbar) agar kuota solar subsidi tidak jebol.
Ketentuan itu tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04 tahun 2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu Oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang Atau Barang.
“Sebanyak 75 SPBU yang sudah terdigitalisasi, akan melakukan input rekap langsung pengisian Solar sesuai yang ditetapkan BPH Migas," ungkap Unit Manager Communication, Relation, & CSR MOR Roby Hervindo dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (3/9).
Kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar subsidi 2020 telah ditetapkan oleh BPH Migas melalui ketentuan Nomor 03 tahun 2019. Roby mengatakan, Jumlah kebutuhan kuota Solar subsidi, diajukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
Meski jumlahnya telah dipatok, data menunjukkan tren realisasi penyaluran Solar subsidi di Sumatera Barat terus melebihi kuota.
Baca juga : Sejarawan: Puan Harus Belajar Sejarah Sumatra Barat
Roby menyebut pada 2018, realisasi penyaluran menembus 437 juta liter, berlebih satu juta liter dibanding kuota 436 juta liter. Pun di tahun 2019, realisasinya melewati kuota sebesar 444 juta liter atau 111,7 persen, dibanding kuota 436 juta liter
Aturan BPH Migas juga mengendalikan konsumsi Solar subsidi. Kendaraan bermotor perseorangan roda empat paling banyak 60 liter per kendaraan. Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda empat paling banyak mengisi 80 liter perkendaraan.
Sedangkan untuk kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda enam paling banyak mengisi 200 liter/hari/kendaraan.
"Pengendalian konsumsi ini mulai kami terapkan di seluruh SPBU Sumbar. Sebagai dampak penerapan ketentuan pencatatan nopol, di beberapa SPBU terjadi antrian. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi," pungkas Roby. (OL-7)
Cek daftar harga BBM terbaru per 2 April 2026 di seluruh SPBU Indonesia. Simak rincian harga Pertamax, Shell Super, hingga BP Ultimate di sini
Purbaya menyebut Pertamina sementara menanggung selisih harga BBM nonsubsidi saat harga minyak dunia melonjak, sementara pemerintah menahan kenaikan harga.
Yoki menjelaskan, salah satu dampak nyata dari penanganan perkara tersebut adalah PT PIS harus melepas kapal JMN.
SEJUMLAH stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Tanjungpinang mulai dipadati warga. Kondisi ini dipicu oleh beredarnya isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga menegaskan sesuai arahan pemerintah untuk tidak melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), baik non-subsidi maupun bbm bersubsidi.
Baron menyampaikan prioritas utama Pertamina saat ini adalah menyediakan energi dan mengoptimalkan rantai pasok untuk menyalurkan energi ke seluruh pelosok negeri.
Direktur The Climate Reality Project Indonesia, Amanda Katili Niode, menekankan pentingnya konsumsi BBM secara bijak demi menekan emisi gas rumah kaca.
Keputusan Presiden Prabowo menahan harga BBM adalah bukti nyata keberpihakan kepada rakyat.
EKONOM PT Bank Danamon Indonesia Tbk Hosianna Evalita Situmorang menyebut potensi penyesuaian harga bahan bakar non-subsidi dapat meningkatkan angka inflasi secara keseluruhan.
IESR: Jaminan Pemerintah Soal Ketersediaan BBM Perlu Dibarengi Keterbukaan Data
Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi pelebaran defisit APBN.
Namun, dirinya menyampaikan bahwa Kedutaan Besar Rusia terbuka untuk mendiskusikan terkait pembelian minyak dari Rusia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved