Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
INDRAMAYU butuh perubahan serius untuk menuju maju dan bermartabat. Dengan potensi besar yang dimilikinya, salah satu daerah di pantura Jawa Barat itu akan mampu bersaing dengan daerah lain.
“Indramayu butuh pemimpin yang bisa membawa maju. Kami siap mengabdi bersama rakyat Indramayu yang menghendaki perubahan,” papar Nina Agustina yang menggandeng aktor Lucky Hakim untuk berkontestansi pada pilkada Indramayu.
Pasangan ini didukung NasDem, PDIP, dan Gerindra. Nina merupakan putri mantan Kapolri Da’i Bachtiar.
Adapun Lucky Hakim mengaku siap pulang kampung. “Saya siap bekerja untuk memperbaiki Indramayu di masa depan.”
Ketua PDIP Jabar Ono Surono mengaku total mendukung pasangan ini. “Mesin partai akan bergerak hingga ke tingkat RT dan RW.”
Indramayu sudah lebih dari 15 tahun dipimpin keluarga Irianto MS Syafiuddin alias Yance, kader Golkar. Setelah memimpin dua periode, Yance digantikan istrinya, Anna Sophana.
Di Jawa Tengah, koalisi NasDem-Gerindra mengganti pasangan calon yang mereka dukung menjelang pendaftaran. Jika sebelumnya mereka mengumumkan akan memajukan Mugiono-Ali Makhsun, saat masa pendaftaran mendekat, diganti dengan Mugiono-Gus Badruddin.
“Penggantian dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan pertimbangan matang,” kata Sekretaris NasDem Demak, Suwarjo.
Mugiono tetap dipertahankan karena hasil sejumlah lembaga survei menunjukkan popularitasnya masih tertinggi. Dia merupakan Ketua DPRD Demak dua periode dan anggota DPRD Jawa Tengah.
Adapun Gus Badruddin ialah pengasuh pondok Pesantren Fatkhul Huda Sayung, Demak. Ia tokoh muda nahdliyin sekaligus Jamiatul Mubaligin. “Pasangan ini simbol nasionalis agamis,” tambah Suwarjo.
Pada Pilkada Desember, pasangan itu akan saling berhadapan dengan pasangan Eisti’anah-Joko Sutanto. Mereka didukung koalisi gemuk yakni PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN, dan Demokrat.
Sementara itu, langkah Ibnu Saleh-Herry Erfian di Bangka Tengah, Bangka Belitung, semakin lempang. Selain NasDem, mereka juga didukung Gerindra, Golkar, PKS, PPP, PAN, dan PKB. (UL/AS/RF/AT/JL/N-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved