Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SATUAN Tugas Penanggulangan Covid-19 Kota Sukabumi, Jawa Barat, telah memverifikasi 34 sekolah tingkat SMA dan SMK sebagai syarat menggelar kegiatan belajar tatap muka. Namun keputusan penilaian layak atau tidaknya kegiatan belajar tatap muka berada di tingkat Provinsi Jawa Barat.
Juru Bicara Satgas Penanggulangan Covid-19 Kota Sukabumi, Wahyu Handriana mengatakan kewenangan memutuskan sekolah layak atau tidak melaksanakan belajar tatap muka berada pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Wilayah V. Satgas Penanggulangan Covid-19 hanya sebatas memberikan rekomendasi hasil verifikasi.
"(Belajar) tatap muka itu tergantung penilaian dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kami dari Satgas hanya sebatas memberikan rekomendasi," kata Wahyu, Minggu (22/8).
Wahyu menuturkan sejauh ini terdapat 34 sekolah yang mengajukan proses verifikasi. Tak menutup kemungkinan ke depan bakal ada penambahan. "Ada beberapa syarat verifikasi, seperti penyediaan kelengkapan protokol kesehatan, termasuk tes swab bagi para guru," jelasnya.
Satgas Penanggulangan Covid-19 Kota Sukabumi melaksanan tes usap (swab) dalam dua tahap. Tahap pertama sudah dilakukan bagi 117 orang guru dari 15 sekolah. "Tahap selanjutnya direncanakan dilaksanakan pekan ini," jelas Wahyu.
Sampai saat ini hasil tes usap bagi ratusan guru SMA dan SMK masih menunggu pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jawa Barat. Wahyu berharap hasil pemeriksaan bisa segera selesai sehingga bisa menentukan kebijakan selanjutnya.
"Sampai saat ini kita belum mendapatkan hasil swab karena kita kirimnya ke Labkesda Provinsi Jawa Barat. Kalaupun ada yang positif, maka guru tersebut disarankan melakukan isolasi mandiri," jelasnya.
Percepatan penanganan kasus covid-19 di Kota Sukabumi tak terlepas juga upaya tracing. Tak hanya di rumah sakit, puskesmas, atau fasilitas kesehatan lainnya, tapi juga di tingkat masyarakat. "Misalnya ada guru yang nanti terkonfirmasi positif, maka kita lakukan cepat tracing," pungkasnya. (R-1)
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Di Kabupaten Karawang dampak banjir cukup luas, yakni melanda 12 kecamatan dan 23 desa, dengan total 3.932 kepala keluarga terdampak.
Dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, tujuh wilayah diprakirakan akan diguyur hujan lebat hingga hujan sangat lebat. Sedangkan, 18 wilayah hujan sedang dan hujan lebat
Prioritas utama dari kebijakan ini adalah untuk menjamin kesehatan serta keselamatan para peserta didik di tengah risiko bencana hidrometeorologi.
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Penguatan kepemimpinan kepala sekolah merupakan bagian kunci dari pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo.
Pelaksanaan TKA SD dan SMP tahun 2026 diawali dengan pendaftaran peserta 19 Januari hingga 28 Februari 2026,
Peran warga sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan murid, sangat strategis dalam memastikan sekolah aman dan nyaman.
Inisiatif pemerintah melalui Sekolah Rakyat ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk dunia usaha dan praktisi pengembangan sumber daya manusia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved