Penyaluran Bansos Perlu Disegerakan

PEMERINTAH perlu segera menggenjot anggaran penyaluran bantuan sosial (bansos) yang hingga pertengahan Juni lalu belum mencapai 50%.

Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah, mengatakan hingga kini belum ada lonjakan berarti dari realisasi bansos. “Sampai saat ini realisasi anggaran bansos belum mencapai 50%. Perlu dipahami bahwa mereka (masyarakat) yang membutuhkan tidak bisa menunggu terlalu lama. Mereka tidak bisa menunggu hingga akhir tahun,” kritiknya saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (14/8).

Dalam APBN 2020, pemerintah menggangarkan anggaran bansos atau perlindungan sosial mencapai Rp203,9 triliun. Adapun hingga akhir Juni 2020, realisasinya baru mencapai Rp99,4 triliun. 

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah sudah berupaya dalam mempercepat penyaluran bansos. Percepatan dilakukan dengan cara melakukan perubahan rumusan program dan menyesuaikan program kerja dengan situasi terkini dan melakukan realokasi anggaran dalam waktu singkat.

Piter mengatakan pemerintah harus segera mengejar realisasi bansos mencapai 100% sebelum akhir tahun 2020. Caranya dengan menyingkirkan hambatan-hambatan yang membuat penyaluran bansos ini belum terpenuhi.

“Hambatan-hambatannya disingkirkan, misalnya persoalan birokrasi dan data. Pemerintah pasti sangat tahu hambatan-hambatannya apa saja,” imbuhnya.

Guna menyingkirkan hambatan-hambatan di atas, pemerintah harus menerapkan sense of crisis. Dengan menyadari bahwa bangsa Indonesia tengah berada dalam ancaman krisis, itu memerlukan keputusan yang cepat.

“Yang paling utama ialah adanya sense of crisis. Menyadari bahwa kita dalam ancaman krisis dan memerlukan keputusan yang cepat dan harus berani ambil risiko,” pungkasnya.

Bansos produktif

Saat ini daerah sedang giat mengumpulkan data pelaku usaha kecil yang akan mendapatkan bansos produktif sebesar Rp2,4 juta. Mereka ialah pelaku usaha yang selama ini tidak memperoleh akses pendanaan dari perbankan atau lembaga keuangan.

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bangka Belitung mengusulkan 21 ribu UMKM guna menerima bantuan produktif dari pemerintah pusat itu.

“Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Babel Elfi yena mengatakan pihaknya sudah meminta data UMKM per kabupaten/kota dan merekap data itu untuk disampaikan ke Kementerian Koperasi dan UKM.

“Kami yang mengirimkan data, tim dari kementerian yang mengakurasinya. Apakah bankable atau tidak, apakah mikro atau ultramikro, yang penting datanya sudah sesuai format yang terlampir. Sampai saat ini kami update terus, dari 10 ribu, 12 ribu, 20 ribu, sekarang sudah 21 ribu saya kirim datanya,” ujarnya. terangnya.

Data itu akan terus bertambah karena hingga saat ini data penerima bantuan belum memenuhi angka 12 juta pelaku usaha. Di sisi lain, penguatan UMKM juga dilakukan oleh pelaku bisnis di bidang telekomunikasi.

Telkomsel menghadirkan solusi digital 99%. Usahaku sebagai wadah inklusif yang mampu mengakselerasikan adopsi teknologi dan ekonomi digital di sektor UMKM secara menyeluruh dan berkelanjutan. 

Direktur Sales Telkomsel, Ririn Widaryani, mengatakan pihaknya mengambil peran sebagai connectivity enabler. Telkomsel telah menggelar infrastruktur jaringan berteknologi terdepan yang mampu menjangkau 95% wilayah populasi Indonesia, yang juga siap menghadirkan koneksi
berkualitas untuk mendukung transformasi digital sektor bisnis, terutama UMKM di berbagi segmen.

“Program UMKM Movement juga diharapkan menjadi momentum bagi kami bersama para pelaku UMKM di seluruh Indonesia untuk berkolaborasi memperkuat implementasi teknologi digital guna meningkatkan daya jual sektor UMKM di Tanah Air agar sejajar dengan ragam produk dari mancanegara,” tandasnya. (RF/DY/E-1)