Berpotensi Bermasalah, Pilkada Serentak Harus Digelar Hati-hati

PELAKSANAAN pemilu kepala daerah (pilkada) serentak pada Desember mendatang harus dipersiapkan sebaik mungkin. Pasalnya, berbagai persoalan diprediksi akan terjadi mengingat pandemi covid-19 belum berakhir.

Diungkapkan guru besar ilmu politik dan keamanan Universitas Padjajaran Bandung, Muradi, semua pihak terutama penyelenggara harus melihat Pilkada serentak ini sebagai suatu hal yang luar biasa, terutama dari sisi kesehatan.

Baca juga: Pilkada Di tengah Pandemi, Ini Potensi Kerawannya Versi Perludem

"Sekarang kurva covid pun masih naik terus," katanya dalam webinar bertajuk 'Pengamanan Pilkada Serentak 9 Desember 2020' yang diselenggarakan Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC), Jumat (24/7).

Muradi menilai, pandemi yang belum berakhir ini dikhawatirkan akan mengundang berbagai persoalan mulai dari aspek kesehatan, anggaran, kualitas kandidat yang terpilih, hingga keamanan.

Dari sisi kesehatan, menurutnya pilkada di saat pandemi berpotensi menambah banyak masyarakat yang terpapar virus tersebut. Berbagai tahapan pilkada mulai dari pendaftaran, kampanye, hingga pencoblosan di TPS akan mengundang kerumunan orang sehingga memudahkan penularan korona.

"Ini mengancam masyarakat, penyelenggara, kesehatannya terganggu," kata dia. Terlebih, dia khawatir tingkat kedisiplinan warga kita akan semakin rendah.

"Orang nanti akan lebih takut jagonya kalah (pilkada) daripada korona," katanya. Dari sisi kandidat yang terpilih, dia menilai pasangan calon yang terpilih bisa saja yang tidak sesuai dengan harapan pemilih.

"Unpredictable, karena orang datang untuk memilih dengan proses demokrasi yang pas-pasan akibat pandemi," katanya. Sementara itu, menurut dia ancaman keamanan pun bisa terjadi karena pilkada dilakukan di saat pandemi.

"Kisruh di setiap TPS masih tetap akan terjadi," katanya. Dia khawatir kualitas pengamanan akan berkurang seiring anggaran di TNI dan Polri yang juga digunakan untuk menangani pandemi.

"Sejauh mana efektivitas pengamanan jadi penting. Saya berkali-kali bicara, agar dana yang dimiliki (TNI/Polri) bukan untuk bagi-bagi sembako. TNI, polisi jangan bagi-bagi sembako. Harus digunakan sesuai tupoksinya, pengamanan, kamtibmas," katanya.

Lebih lanjut, dia menilai kondisi ini diperburuk oleh krisis ekonomi yang mengancam negara kita yang juga sebagai dampak pandemi virus korona. "Kalau krisis minus 5, ini bagian yang agak merumitkan," katanya.

Meski begitu, Muradi menilai pelaksanaan pilkada serentak pada Desember mendatang menjadi pilihan yang tepat. "Karena enggak ada jaminan kalau diundur ke April (2021) covid ini akan selesai. Dan kalau diundur, akan banyak plt (kepala daerah). Ini berdampak kepada pengambilan kebijakan yang kurang tepat," katanya.

Oleh karena itu, Muradi berharap penyelenggaraan pilkada serentak bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini yang masih dalam belenggu pandemi. "Penyelenggaraan harus aware dengan dinamika saat ini," katanya.

Sebagai contoh, untuk mengantisipasi persoalan kesehatan, diperlukan penerapan tambahan anggaran terutama untuk penerapan protokol kesehatan. "Dalam pengelolaan covid ada tiga rezim. Kesehatan, ekonomi, dan keamanan. Ketiganya ini bsa jadi mix, atau berdiri sendiri. Makanya dalam pilkada nanti diperlukan skenario-skenario," katanya seraya menyebut idealnya penyelenggaraan pilkada menggabungkan pendekatan kesehatan, ekonomi, dan keamanan.

Direktur IPRC, Leo Agustino, menilai, pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menunjang pilkada yang ideal. Penanganan covid-19 yang cukup lama ini telah mengurasi APBD setiap daerah.

"Semua anggaran fokus ke covid," katanya. Oleh karena itu, dia menilai sistem pemilihan elektronik bisa menjadi pilihan meski terdapat berbagai kelemahan.

"E-voting bisa dicoba, apalagi untuk menghindari penyebaran covid," katanya. Namun, menurut dia terdapat kelemahan mengingat kondisi kita yang dianggap belum siap menggelar pemilihan elektronik.

"Hasil survei, tingkat kepercayaan di kita masih rendah. Publik dengan publik saling tak percaya, publik dengan pemerintah saling tidak percaya," katanya.

Jika ini masih terjadi di saat e-voting dilaksanakan, akan menimbulkan delegitimasi dari produk demokrasi itu sendiri. "Hasilnya dianggap tak bisa dipercaya. Ini bisa jadi spiral konflik yang luar biasa, meski ada penegak hukum," katanya. (BY/A-1)