Gubernur Kaltara Pastikan Bansos Berlangsung Transparan

GUBERNUR Kalimantan Utara, Irianto Lambrie menyebut penyaluran bantuan sosial di wilayahnya berjalan lancar. Permasalahan verifikasi dan sinkronisasi data penerima bansos juga dapat diatasi dengan baik. Sehingga kemungkinan terjadinya tumpang tindih atau duplikasi penerima bansos dapat dihindari atau dikurangi sekecil mungkin.

Hal itu karena dalam menyalurkan bansos itu, pihaknya menugaskan Tim ASN Pemprov Kaltara. Selain itu mereka juga terus memonitor proses penyerahan bansos itu. 

Baca juga: Kemensos Salurkan Bansos Penyandang Disabilitas

"Alhamdulillah, penyaluran bantuan sosial di Kaltara, baik dari Kemensos dan Kemendes maupun dari Pemprov dan Pemkab, relatif tidak terdapat permasalahan krusial yang prinsip," kata Irianto Selasa (7/7).

Irianto juga memastikan, pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai tata kelola keuangan yang telah diatur undang-undang.  "Koordinasi dan komunikasi dengan pengawas (BPKP) dan aparat penegak hukum (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan) dapat dibangun dengan mekanisme yang saling menghargai tugas dan fungsi masing-masing," katanya.

Irianto mengaku bertemu dengan Menteri Sosial Juliari P Batubara  di Jakarta pada Senin (6/7) untuk berdiskusi tentang program penyaluran bantuan sosial Kemensos dalam penanggulangan pandemi covid-19, khususnya di wilayah Provinsi Kaltara. Dalam diskusi tersebut, kata dia, Mensos menjanjikan akan membangun fasilitas infrastruktur Pusat Pengembangan Program Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Sosial di wilayah perbatasan, di Kabupaten Nunukan.

"Beliau (Mensos) meminta dukungan Pemprov Kaltara dan Pemkab Nunukan dapat menyediakan lahan paling tidak seluas satu hektare. Jika lahannya sudah tersedia, pembangunan fasilitas infrastruktur tersebut dapat dianggarkan pada APBN 2021," katanya.

"Sebagai Gubernur Kaltara, saya akan berusaha maksimal mendukung program ini dapat diwujudkan melalui kolaborasi dengan Pemkab Nunukan, karena sangat besar manfaatnya bagi upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kaltara, khususnya masyarakat kita yang berada di kawasan perbatasan. Terima kasih, Pak Ari, " kata Irianto.

Provinsi Kaltara menerima kuota 12.888 KPM bansos Program Keluarga Harapan atau PKH Tahap I dengan nilai sebesar Rp11.428.300.000. Selain dari Kemensos, Pemprov Kaltara juga menggulirkan bantuan serupa dengan indeks Rp200 ribu per rumah tangga. Pada Juli ini direncanakan penyaluran tahap ke-4.

"Saya juga berterimakasih kepada Pak Menteri atas kuota bantuan sosial tunai (BST) sebanyak 27.000 keluarga penerima manfaat (KPM) dari 9 juta KPM program ini di seluruh Tanah Air," kata  Irianto.

Secara pribadi,  Irianto  yang pernah menjabat sebagai Sekda Provinsi Kaltara di kantor Kementerian Sosial RI (Kemensos) mengungkapkan kekagumaannya kepada  Juliari P Batubara. Ia menyebut mantan ketua umum PP IMI sebagai sosok yang enak diajak diskusi. (Ant/A-1)