Pembangunan Desa di Sikka Terhambat Akibat Terbentur Zonasi TWAL

Proses pembangunan di desa kepulauan di wilayah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) dipastikan bakal berjalan lambat. Pasalnya desa-desa di kepulauan di Kabupaten Sikka berada dalam kawasan konservasi Taman Wisata Alam Laut (TWAL) teluk Maumere.

Awalnya wilayah teluk Maumere dan sekitarnya ditetapkan menjadi Taman Wisata Laut (TWL) melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) RI Nomor: 126/Kpts-II/87 tanggal 21 April 1987.

Selanjutnya melalui SK Menteri Kehutanan Nomor: 3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi NTT menetapkan kawasan Teluk Maumere menjadi Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Teluk Maumere.

Kawasan TWAL tersebut mencakup beberapa pulau, antara lain Pulau Sukun, Pulau Besar, Pulau Parumaan, Pulau Dambila, Pulau Pemana Besar, Pulau Pemana Kecil, Pulau Pemana, Pulau Pangabatang dan Pulau Babi. Luas semua wilayah tersebut mencapai 71.957,21 hektare.

Wakil Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Sikka, Muhdir berpendapat bahwa penetapan kawasan konservasi TWAL tidak memberikan manfaat sama sekali bagi desa-desa di wilayah kepulauan yang ada di Sikka yang masuk dalam zonasi TWAL.

"Penetapan tersebut membuat terhambatnya sejumlah pembangunan yang telah direncanakan desa-desa di wilayah tersebut," kata Muhdir yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Parumaan, Jumat (3/7).

Ia memberikan contoh belum adanya izin operasional dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi NTT atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 240 KW di Desa Parumaan yang sudah selesai dibangun.

Akibatnya, rencana pembangunan PLTS di pulau lain di Desa Parumaan, yakni di Pulau Dambila harus terhenti.

"Sebenarnya ada tiga PLTS yang akan dibangun di tiga pulau di Desa Parumaan, yakni di Pulau Parumaan, Pulau Dambila, dan Pangabatang. Untuk diambil, terbentur izin BKSDA, sedangkan di Pulau Pangabatang ditolak oleh pemilik lahan," jelasnya.

Ada fakta menarik yang disodorkan Muhdir dibalik penetapan kawasan konservasi TWAL. Menurut Muhdir, jauh sebelum penetapan TWL melalui SK Menhut tahun 1987, sudah ada 80 sertifikat hak milik tanah bagi warga Desa Parumaan yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional pada 1978.

"Jika demikian, maka pertanyaan kita bagaimana dengan status kepemilikan lahan pribadi bersertifikat dalam kawasan konservasi TWAL yang jelas-jelas melarang hal itu," tandas Muhdir.

Ia menyatakan untuk membangun fasilitas publik di desa-desa kepulauan di Sikka seperti PLTS saja hingga kini masih terbentur aturan soal kawasan konservasi tersebut.

Untuk itu, Muhdir atas nama sejumlah desa di wilayah TWAL Maumere mengusulkan kepada DPRD Sikka untuk memperjuangkan usulan desa-desa di kepulauan.

"Kita minta agar penetapan kawasan TWAL ditinjau kembali. Mana yang menjadi kawasan permukiman. Mana kawasan yang diproyeksikan oleh desa menjadi kawasan pembangunan fasilitas publik agar dikeluarkan dari zona konservasi, sehingga tidak menghambat proses pembangunan di desa desa kepulauan yang ada di Kabupaten Sikka," pungkas Muhdir. (OL-14)