Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
Penandatanganan dan penyerahan Laporan Hasil Penilaian (LHP) oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Barat, Arjuna Sakir atas LKPD Kabupaten Sorong kepada Bupati Sorong, Johny Kamuru dan Ketua DPRD Kabupaten Sorong, Habel Yadanfle dilakukan secara virtual. Acara ini dilaksanakan di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sorong, Papua Barat, Rabu (1/7).
Pada sambutannya, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Barat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sorong karena berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut.
Pemberian opini ini merupakan hasil dari tata kelola keuangan daerah yang sudah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ini terjadi karena komitmen dan sinergi yang baik dari Pemda, DPRD, dan BPK.
Pada akhir dari acara tersebut, Bupati menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berupaya untuk mempertahankan opini ini.
Baca juga: Beban Rumah Sakit makin Berat
"Opini yang dicapai merupakan motivasi dan semangat untuk bagaimana kita dapat bekerja dalam pengabdian kepada bangsa, sehingga berbanding lurus dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat," kata Johny.
Acara serupa juga dilakukan oleh 7 Kabupaten di Provinsi Papua Barat yang berhasil mendapatkan Opini WTP berdasarkan LHP LKPD tahun 2019. (OL-14)
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Roneey Kalisaran mengatakan untuk menjadi salah satu pelayan publik, Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) harus menyusun strategi.
Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (7/8), melakukan sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) untuk menekan angka stunting di wilayah tersebut.
Bripda NRN, ajudan Wakapolres Sorong, Papua Barat Daya, Kompol Emy Fenitiruma, bunuh diri pada Senin (15/7) sore. Pengawasan melekat harus diperkuat.
PENJABAT (Pj) Bupati Sorong Edison Siagian resmi melepas 81 calon jemaah haji (calhaj) asal Kabupaten Sorong untuk siap berangkat ke Tanah Suci.
Khairul Fahmi, pengamat militer dan Co-Founder ISESS menyatakan insiden bentrokan antar aparat bukanlah indikator kegagalan kerja sama antara TNI dan Polri.
Tiga anggota BPK yang terlibat kasus suap audit di Sorong akan segera diadili setelah KPK merampungkan berkasnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved