Tekan Kemiskinan, Gubernur NTT Larang Warganya Punya Anak Banyak

GUBERNUR NTT Victor Laiskodat meminta bupati dan kepala desa untuk bisa mengendalikan tingkat kelahiran yang berlebihan bagi penduduk miskin. Hal tersebut terungkap dalam tatap muka bersama dengan bupati dan masyarakat di kecamatan Riung, kabupaten Ngada, NTT.

Viktor melihat NTT masih menjadi provinsi termiskin ketiga di Indonesia akibat kebodohan dan kemalasan yang telah menahun, serta tingginya kelahiran anak di keluarga-keluarga miskin.

Baca juga: Tekad Kalahkan Covid, Warga Temanggung Bersepeda Keliling Jawa

Menurut data Viktor Laiskodat, banyak orang miskin di NTT dalam satu rumah tangga memiliki minimal 4 orang anak yang membuat provinsi dengan peringkat 3 termiskinan di Indonesia terus miskin.

"Kita NTT masih jadi provinsi ketiga termiskin. Orang miskin di NTT hobi melahirkan. Kita punya data kemiskinan satu rumah itu minimal ada empat anak," ungkap Viktor.

Jadi gubernur NTT meminta seluruh bupati agar memprioritaskan pengendalian kelahiran pada tingkat orang miskin agar angka kemiskinan bisa diturunkan di NTT.

"Saya minta hanya satu saja tidak usah pikir yang lain, orang miskin tidak boleh hamil lagi pasti turun dari 20 persen jadi 17 persen hari ini. Camat lurah kepala desa jaga dia orang miskin tidak boleh hamil," pintanya.

Kemudian Victor juga menyoroti soal anak yang lahir atau akan lahir secara tidak sah karena perkawinan yang tidak disetujui akibat alasan adat sehingga anak menjadi terlantar hingga harus dititipkan pada orang tua dan keluarga lain.

Bagi Viktor faktor resiko menjadi tinggi, bila kedua pasangan mencoba untuk menggugurkan kandungan namun tidak berhasil maka akan melahirkan anak yang dalam kondisi stunting atau tidak sehat.

"Kalau miskin sehat baik, karena hamil takut orang tua lalu pergi di tim doa, dukun, gugur syukur, tidak gugur keluarlah anak yang tidak sehat," katanya.

Viktor meminta Bupati bisa menerbitkan semacam surat edaran agar setiap kepala desa berperan aktif langsung turun ke tiap rumah mengetahui dan mendata jumlah ibu hamil dari keluarga miskin agar bisa diintervensi oleh pemerintah yang kelak bila anak terlahir tidak dalam kondisi stunting. Viktor juga menekankan penggunaan alat kontrasepsi agar bisa mengendalikan angka kelahiran di tingkat orang miskin.

"Buat (hubungan intim), sudah miskin,  sudah tiga anak, tambah lagi satu, hidup terima bantuan, tapi tambah lagi. Ini harus kita kendalikan. Tolong kendalikan pertumbuhan penduduk khusus orang miskin, bagaimana caranya orang miskin,  mau bikin (hubungan badan), tapi jangan ada hasil, tolong konsultasikan dengan tenaga medis," tegasnya.

Viktor juga meminta agar para kepala desa harus mendeteksi pasangan muda yang berhubungan hingga melahirkan anak namun tidak disetujui karena alasan adat istiadat. Karena menurutnya, negara tidak bisa memberikan bantuan kalau secara administrasi pasangan tersebut tidak sah.

"Pustu atau posyandu menjadi one stop service Ibu-ibu kalau ke posyandu bawa bapak dan anak. Timbang berat badan, periksa, terlambat, atau tidak. Dengarnya lucu tapi perkara besar, cek tiap rumah. Kalau hamil tidak mampu,negara atau pemerintah harus intervensi sehingga pas anak lahir tidak terjadi stunting,"katanya.

Viktor meyakini, kalau angka kelahiran di tingkat orang miskin bisa dikendalikan sesuai arahannya, niscaya 2027 angka kemiskinan bisa sekitar 6-8 persen.

"Ini kalau bisa kita kendalikan, (tahun) 2027, angka kemiskinan 6-8 persen," pungkasnya. (OL-6)