Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
GUGUS Tugas Pencegahan dan Pengendalian (Gusgas PP) Covid-19 Kabupaten Klaten, Jawa Tengah akan bertindak tegas menahan kartu tanda penduduk (KTP) warga yang tidak memakai masker saat melakukan aktivitas di luar rumah.
Hal itu ditegaskan oleh Koordinator Gusgas PP Covid-19 Wilayah Eks.Pembantu Bupati Klaten, Ronny Roekmito, seusai mengikuti rapat evaluasi penanganan pandemi virus korona di Pendapa Pemkab Klaten, kemarin.
Tindakan tegas terhadap warga yang mengabaikan atau tidak mematuhi protokol kesehatan tersebut, merupakan kesimpulkan rapat evaluasi Gusgas PP Covid-19 Kabupaten Klaten yang dipimpin Bupati Sri Mulyani.
Menurut Ronny, sekarang ini bukan saatnya lagi bagi-bagi masker kepada masyarakat. Tetapi, sanksi atau tindakan yang perlu dilakukan bagi warga yang tidak disiplin memakai masker saat beraktivitas di luar rumah.
"Petugas Gusgas PP Covid-19 akan menindak warga yang tidak memakai masker saat melakukan aktivitas di luar rumah. KTP ditahan dan akan dikembalikan setelah yang bersangkutan menggunakan masker," jelasnya.
Sementara, Bupati Sri Mulyani selaku ketua Gusgas PP Covid-19 Klaten mengatakan, sanksi penahanan KTP bagi warga yang tidak memakai masker, adalah untuk menyadarkan agar mereka mematuhi protokol kesehatan.
"Dengan diberlakukannya tindakan atau sanksi penahanan KTP bagi warga yang tidak menggunakan masker, diharapkan tidak ada lagi warga Klaten yang mengabaikan kebijakan protokol pencegahan Covid-19," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani meminta masyarakat untuk tetap mewaspadai Covid-19. Untuk pencegahan penyakit yang disebabkan virus korona itu, pola hidup bersih dan sehat (PHBS) perlu dijaga.
Rapat evaluasi penanganan Covid-19, dihadiri para anggota Gusgas PP Covid-19 Kabupaten Klaten, antara lain Ketua DPRD, Dandim, Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Dandodiklatpur, dan Sekda Klaten. (OL-13)
Baca Juga: Di Maybrat Sudah Ada Dokter Spesialis Penyakit di Puskesmas
TEROBOSAN baru dalam pelayanan publik yakni Dukcapil Bergerak diresmikan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi masa tahanan eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).
Pemerintah Kota Batam melalui Disdukcapil terus berupaya meningkatkan akses layanan administrasi kependudukan, khususnya perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
Buron kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-E) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin (PT) saat ini ditahan di Changi Prison.
Buron kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Paulus Tannos, telah berhasil ditangkap di Bandara Internasional Changi, Singapura.
Pengajuan kepindahan alamat Kependudukan tersebut sebagai persyaratan administrasi sesuai aturan sebelum dilantik sebagai Gubernur Jabar harus berdomisili di Bandung.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved