Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SEJUMLAH perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai menutup akses keluar masuk kedalam perkebunan mereka. Hal ini untuk menghindari agar ribuan pekerja yang berada di dalam kebun tidak terpapar virus corona.
Teguh Patriawan, Direktur Utama PT. Nusantra Sawit Persada, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng, mengatakan, penutupan akses keluar masuk kedalam perkebunan ini sudah dilakukan pihaknya sejak virus asal negeri tirai bambu itu mulai menyerang Indonesia.
"Kita sudah melakukan penutupan total akses keluar masuk kebun (lockdown) sekitar 3 bulan lalu," kata Teguh saat dihubungi mediaindonesia.com, Rabu (24/6).
Penutupan ini kata dia dilakukan semata-mata untuk melindungi karyawannya yang jumlanya ribuan itu tidak terpapar virus corona. Karena bila ada satu saja pekerjanya yang terpapar corona bukan tak mungkin nantinya akan cepat menyebar.
Selain itu kata dia dalam hal bekerja, diperkebunan kelapa sawit itu tidak bergerombol seperti halnya usaha lain tapi dilakukan perorangan, misalnya untuk pekerja pemetik buah antara satu dan lainnya jaraknya minimal 10 meter juga untuk pengangkutan.
"Jadi diperusahaan perkebunan itu sosial distancing dan juga physical distancing memang sudah diterapkan dengan sendirinya," katanya.
Ia menyebutkan, saat ini untuk memenuhi kebutuhan semua karyawannya mulai sandang hingga lainnya, disiapkan oleh perusahaan dengan menggunakan sistim koperasi yang juga dikelola oleh pegawai.
"Ini termasuk bila ada karyawan hendak mengirim atau menyimpan uang, kita bekerjasama dengan salah satu bank pemerintah yang ditempatkan dikebun," katanya.
Teguh menampik bila dikatakan perusahaan pekerbunan akan melakukan pemutusan huibungan kerja (PHK) seperti halnya bidang usaha lain yang terdampak corona.
Menurut dia perkebunan kelapa sawit itu adalah kegiatan yang tidak bisa berhenti karena setiap hari pohon sawit itu berbuah dan harus dipetik maksimal dua hari sekali, belum lagi pengangkutan kepabrik hingga pengolahannya, semua membutuhkan tenaga kerja. "Jadi kita tak mungkin melakukan PHK diperkebunan kelapa swit," tegasnya.
Saat ini yang sangat berpengaruh bagi sector perkebunan adalah fluktuasi yang cepat, tergantung suplay dan demand. Karena itu pihaknya mengaku membutuhkan proteksi dari pemerintah agar kegiatan ini tetap berjalan dan menjadi sumber penghasilan bagi banyak orang. (OL-13)
Baca Juga: Dampak Virus Korona, Harga Minyak Sawit Mentah Anjlok
Kegiatan yang dipadati ribuan warga ini disambut antusias oleh pelaku UMKM yang membuka lapak di sepanjang area bebas kendaraan tersebut.
langkah tegas ini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan pelaku usaha yang taat aturan, mengingat kerusakan jalan akibat overtonase sering menyebabkan kerugian ekonomi.
Acara ini menampilkan beragam pertunjukan seni dan budaya yang memukau, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.
Dalam upaya mengurangi ketimpangan dan tingkat kemiskinan antarwilayah, Zona Timur juga akan menjadi prioritas.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur kerap menyampaikan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sidak ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan pelayanan pendidikan berjalan sesuai aturan.
PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas insiden yang terjadi pada Kamis, (15/5), di Desa Kaligedang, Bondowoso, Jawa Timur.
BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PTPN I Regional 2. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai dukungan terhadap keberlanjutan program strategis Tanam Sejuta Pohon.
Di Kabupaten Batang, kopi tidak sekedar kenikmatan sajian minuman khas tetapi kini telah berkembang menjadi sebuah wahana wisata yang menarik perhatian pelancong.
Proyek ini juga mencakup pengembangan ekosistem perkebunan kelapa organik seluas 20 ribu hektare.
Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin menyoroti ketidakjelasan manfaat nilai karbon yang diterima oleh daerah. Masih ada kebingungan mengenai realisasi dana karbon bagi daerah,
Pada 2024, sebanyak 331 mahasiswa ITSI berhasil menyelesaikan studi. Dari jumlah tersebut, 53 lulusan telah diterima bekerja di perusahaan perkebunan,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved