Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota Makassar mengalokasikan anggaran sebesar Rp236 miliar untuk penanganan virus korona yang dikhususkan untuk tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Namun menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Rahmat Mappatoba, anggaran tersebut belum terserap penuh.
"Belum 100 persen dimanfaatkan anggaran tersebut oleh tiga SKPD itu," kata Rahmat, Selasa (16/6).
Hingga saat ini, Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan alokasi anggaran sebesar Rp26 miliar yang meliputi semua rumah sakit dan puskesmas di Makassar belum 100 persen dimanfaatkan. Demikian pula BPBB dari anggaran Rp7,8 miliar, baru sekitar Rp4 miliar yang dimanfaatkan. Juga untuk Dinas Sosial dengan anggran Rp52 miliar yang dimanfaatkan baru Rp24 miliar.
Khusus untuk Dinas Kesehatan pihaknya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26 Miliar. Sedangkan untuk BPBD sebesar Rp7,8 Miliar dan Dinas Sosial sudah dialokasikan sebesar Rp52 Miliar.
"Untuk BPBD, itu ada juga tambahan anggaran sebesar Rp3,8 miliar ntuk operasional. Termasuk di dalamnya Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Kecamatan dan Kelurahan di Kota Makassar," ungkap Rahmat.
baca juga: Manfaatkan Lahan Kosong Untuk Berkebun Sayur
Pada kesempatan itu, Rahmat juga mengklarifikasi isu alokasi anggaran penanganan Covid-19 di Kota Makassar sebesar Rp749 miliar.
"Jadi memang kesiapan anggaran Pemkot Makassar sebesar itu hingga Oktober 2020. Tapi setelah dihitung, ya cuma Rp236 miliar yang dianggarkan," tutup Rahmat. (OL-3)
Data Center menuntut operasi tanpa henti (zero downtime). Sebagai infrastruktur kritis, kecenderungan ancaman dan risiko harus ditangani dengan teliti sejak dini.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Pada 2025, Jawa Timur mencatatkan skor kinerja pelayanan publik terbaik nasional dengan angka 4,75 dari skala 5.
ASN di Jatim diajak membangun kebijakan yang cerdas dan berdampak melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas serta pemanfaatan teknologi digital.
Peluncuran aplikasi ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat transformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
Capaian ini menempatkan Sumedang sebagai salah satu daerah dengan kualitas pelayanan publik yang dinilai sangat baik
Secara umum sayuran berdaun memang jarang disajikan pada menu rumah sakit karena selain alasan praktis seperti penyimpanan dan pengolahan, juga sayuran berdaun cenderung tinggi purin.
Kemenkes menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien peserta PBI dengan status JKN nonaktif sementara hingga tiga bulan.
Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa tidak boleh ada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menolak melayani pasien peserta BPJS segmen PBI
Penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, dengan angka kejadian yang terus meningkat seiring perubahan gaya hidup.
Saat ini, fasilitas kesehatan maupun SDM kesehatan di Indonesia sudah sangat baik dan tidak kalah dengan rumah sakit di Malaysia maupun Singapura.
Biaya pengobatan di Penang, termasuk tindakan medis serius, seringkali lebih terjangkau daripada RS swasta premium di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved