Headline
IKN bisa menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.
PEMERINTAH Kota Makassar mengalokasikan anggaran sebesar Rp236 miliar untuk penanganan virus korona yang dikhususkan untuk tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Namun menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Rahmat Mappatoba, anggaran tersebut belum terserap penuh.
"Belum 100 persen dimanfaatkan anggaran tersebut oleh tiga SKPD itu," kata Rahmat, Selasa (16/6).
Hingga saat ini, Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan alokasi anggaran sebesar Rp26 miliar yang meliputi semua rumah sakit dan puskesmas di Makassar belum 100 persen dimanfaatkan. Demikian pula BPBB dari anggaran Rp7,8 miliar, baru sekitar Rp4 miliar yang dimanfaatkan. Juga untuk Dinas Sosial dengan anggran Rp52 miliar yang dimanfaatkan baru Rp24 miliar.
Khusus untuk Dinas Kesehatan pihaknya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26 Miliar. Sedangkan untuk BPBD sebesar Rp7,8 Miliar dan Dinas Sosial sudah dialokasikan sebesar Rp52 Miliar.
"Untuk BPBD, itu ada juga tambahan anggaran sebesar Rp3,8 miliar ntuk operasional. Termasuk di dalamnya Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Kecamatan dan Kelurahan di Kota Makassar," ungkap Rahmat.
baca juga: Manfaatkan Lahan Kosong Untuk Berkebun Sayur
Pada kesempatan itu, Rahmat juga mengklarifikasi isu alokasi anggaran penanganan Covid-19 di Kota Makassar sebesar Rp749 miliar.
"Jadi memang kesiapan anggaran Pemkot Makassar sebesar itu hingga Oktober 2020. Tapi setelah dihitung, ya cuma Rp236 miliar yang dianggarkan," tutup Rahmat. (OL-3)
Pengakuan menjadi indikator keberhasilan atas implementasi standar mutu dan kepuasan pelanggan.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menghadirkan vending machine berisi produk usaha mikro dan kecil (UMKM) di Pelabuhan Ajibata, Danau Toba,
BSKDN Kemendagri mencatat sebanyak 28 inovasi daerah telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor pelayanan publik
Seluruh pelayanan publik di Kota Tegal, Jawa Tengah, diminta bebas dari tindak premanisme, sehingga masyarakat menjadi aman dalam mengurus segala sesuatunya.
Diharapkan nilai-nilai Paskah dapat menginspirasi jajaran Pemerintah Provinsi DKI untuk terus berinovasi dalam optimalkan pelayanan publik
WAKIL Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Purwadi Arianto meluncurkan rebranding SP4N-LAPOR menjadi LAPOR Kalsel.
Penunjukan JLL memperkuat posisi BIH sebagai proyek unggulan sektor kesehatan nasional.
Kemenkes menyebut rumah sakit (RS) asing dimungkinkan untuk membuka cabang di Indonesia. Hal itu selaras dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto
Warga Indonesia dan Bali perlu mengetahui bahwa sejak Juni-Juli 2025, ada 21 penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
DPRD : RSUD tidak Boleh Menolak Pasien BPJS Kesehatan
Dengan menyandang nama Nusantara, lanjut Imas, menjadikan rumah sakit tersebut sebagai pelayanan kesehatan yang mencakup masyarakat lebih luas tanpa membeda-bedakan
BANYAK penyakit akibat kerja saat ini tetapi belum dilaporkan. Karenanya, RS Umum Pekerja diharapkan menjadi menjalankan pelayanan yang cepat, inklusif, dan profesional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved