Produksi Gula PTPN II Terhambat Penggarap Lahan

Peningkatan produksi gula PT Perkebunan Nusantara II atau PTPN II, menghadapi hambatan. Beberapa lahan tebu perusahaan hingga kini masih dikuasai penggarap lahan, terutama di wilayah Kebun Helvetia, Deliserdang, Sumatra Utara.

Sastra, Kuasa Hukum PTPN II, menuturkan perusahaan menargetkan peningkatan produksi gula dalam negeri dengan mengoptimalikan pengembangan kebun tebu melalui kerja sama dengan petani. PTPN II juga mendorong keandalan pengolahan pabrik gula Sei Semayang di Deliserdang, Sumatra Utara.

"Namun, strategi program pemenuhan bahan pokok gula dan target swasembada tersebut akan terhambat jika masih ada penguasaan lahan hak guna usaha (HGU) yang tidak sah," paparnya, Senin (15/6).

Contohnya, pabrik gula Sei Semayang sempat berhenti beroperasi pada 2014 lantaran terkenda pemenuhan bahan baku tebu. Namun hambatan tersebut mulai terurai sejak 8.500 hektare lahan tebu yang dikelola pabrik mulai menghasilkan. Pabrik Sei Semayang pun kembali mengiling tebu sejak Februari 2020 dengan kapasitas giling sebesar 4.000 ton per hari.

PTPN II kemudian berencana melakukan pengembangan area tanam tebu demi mendukung kontinuitas operasi pabrik gula Sei Semayang. Optimalisasi lahan HGU pun terus dilakukan, terutama terhadap lahan-lahan yang secara sah masih dikuasai PTPN II.

"Namun, kondisinya di lapangan ada yang diusahakan pihak lain secara tidak sah seperti yang banyak terjadi di wilayah Kebun Helvetia, Deliserdang, Sumut," ungkap Sastra.

Ini menjadi masalah karena lahan HGU yang berada di Kebun Helvetia masuk dalam rencana optimalisasi penanaman tebu yang menjadi mata rantai suplai bahan baku untuk pabrik.

Sesuai program kerja perusahaan, lahan HGU di Kebun Helvetia akan kembali diusahakan perusahaan dengan tanaman tebu yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan gula, khususnya Sumut.

Mencoba meretas hambatan ini, PTPN II telah mengadakan persiapan dan tahapan untuk pengelolaan lahan, dimulai dari rapat koordinasi dengan instansi terkait, serta sosialisasi dengan masyarakat setempat. Hingga ada kesepakatan bersama bahwa sebelum dilakukan pembersihan lahan, terlebih dahulu akan diambil titik koordinat oleh Kantor Pertanahan Deliserdang untuk memastikan lahan yang akan dibersihkan adalah lahan HGU PTPN II yang masih aktif.

Baca Juga: Presiden Soroti Sengketa Tanah di PTPN II dan Bandara Polonia

Ia memastikan seluruh tahapan dilakukan dengan selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat dan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat yang sudah sempat menggarap lahan di sana. Sebagai bukti, rencana pengambilan titik koordinat yang rencananya akan dilakukan pada 9 Juni 2020 ditunda dan dijadwalkan ulang untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Dalam melakukan pembersihan lahan, PTPN II juga selalu menggunakan cara-cara persuasif dan bertahap. Dimulai dari areal-areal yang masih kosong yang belum ada bangunan perumahan penggarap. Sikap persuasif itu termasuk dengan pemberian bantuan tali asih dan edukasi kepada masyarakat yang menggarap lahan.

Baca Juga: Dua Ton Gula PTPN II Disumbang ke Panti Asuhan di Medan

Sikap persuasif tetap dipertahankan PTPN II meski selama ini sebenarnya tidak pernah memberikan izin kepada masyarakat atau pihak manapun untuk menguasai atau menduduki lahan yang secara sah dikuasai perusahaan.

PTPN II juga, menurutnya, telah berulang kali melakukan sosialisasi dan edukasi serta mengimbau masyarakat untuk meninggalkan lahan HGU yang bukan menjadi haknya. "Kami mengharapkan pengertian dari masyarakat serta dukungan dari instansi terkait untuk membantu PTPN II mengusahakan kembali lahan HGU untuk tanaman perkebunan. Ini tidak lain untuk mewujudkan program swasembada gula yang dicanangkan Pemerintah," pungkasnya.(YP/OL-10)