Hadapi Pandemi Kas Daerah belum Goyah

DANA penanganan pandemi covid-19 di sejumlah daerah masih dalam batas aman. Selain penanganan langsung di bidang kesehatan, anggaran juga digulirkan dalam bentuk bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi warga terdampak.

“Sampai hari ini masih aman. Kami sudah membelanjakan Rp81 miliar dari alokasi Rp100 miliar untuk rumah sakit dan dinas kesehatan. Sisa anggaran Rp19 miliar disiapkan untuk pengadaan alat pelindung, laboratorium, dan perawatan pasien,” kata Kepala Badan Keuangan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Zakarias Moruk, di Kupang, kemarin.

Sementara itu, dana sebesar Rp605 miliar untuk pemberdayaan ekonomi dan Rp105 miliar untuk jaring pengaman sosial masih utuh di kas daerah. “Data warga yang berhak menerima bantuan dari kabupaten dan kota belum rampung,” lanjutnya.

NTT menyediakan total anggaran Rp1,1 triliun untuk penanganan covid-19. “Kami telah melakukan tiga kali rasio­nalisasi APBD,” tandas Zakarias.

Kondisi aman juga dipastikan Pemerintah Kota Bengkulu yang menyiapkan dana penanganan pandemi total sebesar Rp204 miliar. “Kami sudah menggulirkan Rp79,9 miliar di antaranya untuk mendanai sejumlah organisasi perangkat daerah menangani pandemi dan dampak pandemi,” kata Kepala Badan Pendapatan, Arif Gunadi.

Beberapa dinas dan lembaga yang terlibat ialah Dinas Sosial, Rumah Sakit Harapan dan Doa, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Inspektorat Pemkot.

“Kami mentrasfer dana ke setiap dinas dan lembaga setelah mendapat rekomendasi dari aparat penegak hukum,” jelas Arif.

Sampai kemarin, Dinas Sosial Bengkulu paling banyak mendapatkan dana, yakni sebesar Rp44 miliar yang digunakan untuk memberi bantuan beras dan mi bagi warga.

Pemkab Sikka, Nusa Tenggara Timur, juga tidak risau. Dari total dana yang disediakan sebesar Rp83,5 miliar, mereka baru membelanjakan Rp14 miliar.

“Dana yang dikeluarkan sudah digunakan untuk penanganan kesehatan Rp10,9 miliar dan jaring pengaman sosial Rp3,5 miliar,” jelas Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Paul Prasetya. (PO/MY/GL/N-2)