Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
TIDAK semua desa setuju adanya aturan memperpanjang bantuan sosial untuk warga terdampak covid-19 dengan menggunakan dana desa. Seperti Desa Kenere, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur seperti diungkapkan oleh kepala desanya, Mikael Koliwutun Klodor bahwa adanya aturan memperpanjang bansos dari dana desa sampai Desember bisa mengganggu pembangunan desa.
"Terkait perpanjangan pembagian BLT hingga Desember, kami tentu siap menindaklanjuti keputusan tersebut. Namun, dikhawatirkan program kerja desa akan terhambat dan tidak berjalan lancar, karena harus merealokasi anggaran dari program sebelumnya untuk BLT," kata Mikael, Sabtu (6/6)
Ia menjelaskan sebelumnya BLT untuk tiga bulan masih bisa ditanggulangi. Namun bila diperpanjang hingga Desember maka akan sangat berpengaruh pada kemajuan program kerja desa.
"Program kerja di bidang pembangunan fisik terpaksa dipending, seperti pembangunan rumah ibadah dan talud pantai terpaksa dihentikan karena anggarannya harus direalokasikan untuk BLT selama 3 bulan, yaitu April, Mei, dan Juni. Dan sekarang aturan kembali memperpanjang BLT hingga Desember, maka kami harus merealokasi anggaran lagi dari program kegiatan desa. Saat ini tinggal tiga bidang program kegiatan desa, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pemberdayaan kemasyarakatan. Sehingga kami harus merealokasi lagi anggran di bidang pemberdayaan masyarakat untuk alokasi BLT selama 6 bulan hingga bulan Desember. Dampak nya, program kerja desa tidak berjalan maksimal karena anggaran sudah digunakan untuk BLT," ujarnya.
Menurut Mikael jika anggaran dana desa ditambah lagi sehingga program kerja desa yang sudah disepakati tetap berjalan lancar.
"Kalau harus terus direalokasikan untuk BLT maka, kami minta anggaran dana desa bisa ditambah lagi. Supaya tidak mengurangi anggaran yang disiapkan untuk program desa yang juga penting. Misalnya, program pemberdayaan kemasyarakatan juga sangat penting, karena difokuskan untuk pengembangan ekonomi jangka panjang bagi masyarakat petani, nelayan, dan peternakan, namun terpaksa harus dipangkas dan direalojkasikan untuk anggaran BLT," tambahnya.
baca juga: Perwali PSBB Palembang Resmi Diubah
Menurutnya jika dana desa tidak dinaikkan maka banyak program desa terhenti. Saat ini ada dua bidang yang tidak dapat diutak-atik lagi, yaitu bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara beberapa bidang program kerja lainnya sudah direalokasikan untuk BLT.
"Dana desa kami hanya Rp700 juta lebih. Dan sekitar Rp300 juta lebih untuk BLT hingga Desember nanti," pungkasya. (OL-3)
Aksi tersebut, memanas lantaran kepala desa tidak bertanggung jawab berkaitan dengan anggaran dana desa (DD), dana langsung tunai (DLT) tahun 2023.
penggunaan dana desa, untuk menjamin koperasi desa gagal bayar, memicu kekhawatiran sejumlah kepala desa.
Dia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan dana desa tahun anggaran 2025.
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Saat ini berbagai program pembangunan pusat dilakukan di desa, namun peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi masih perlu dioptimalkan.
Meski dalam sepuluh tahun terakhir, prevalensi stunting terus mengalami penurunan, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi stunting masih 21,5%.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KAWASAN Pelabuhan Labuan Bajo kian bersolek. Wilayah tersebut kini mulai mengubah rupanya menjadi salah satu destinasi wisata.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved