Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
TIDAK semua desa setuju adanya aturan memperpanjang bantuan sosial untuk warga terdampak covid-19 dengan menggunakan dana desa. Seperti Desa Kenere, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur seperti diungkapkan oleh kepala desanya, Mikael Koliwutun Klodor bahwa adanya aturan memperpanjang bansos dari dana desa sampai Desember bisa mengganggu pembangunan desa.
"Terkait perpanjangan pembagian BLT hingga Desember, kami tentu siap menindaklanjuti keputusan tersebut. Namun, dikhawatirkan program kerja desa akan terhambat dan tidak berjalan lancar, karena harus merealokasi anggaran dari program sebelumnya untuk BLT," kata Mikael, Sabtu (6/6)
Ia menjelaskan sebelumnya BLT untuk tiga bulan masih bisa ditanggulangi. Namun bila diperpanjang hingga Desember maka akan sangat berpengaruh pada kemajuan program kerja desa.
"Program kerja di bidang pembangunan fisik terpaksa dipending, seperti pembangunan rumah ibadah dan talud pantai terpaksa dihentikan karena anggarannya harus direalokasikan untuk BLT selama 3 bulan, yaitu April, Mei, dan Juni. Dan sekarang aturan kembali memperpanjang BLT hingga Desember, maka kami harus merealokasi anggaran lagi dari program kegiatan desa. Saat ini tinggal tiga bidang program kegiatan desa, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pemberdayaan kemasyarakatan. Sehingga kami harus merealokasi lagi anggran di bidang pemberdayaan masyarakat untuk alokasi BLT selama 6 bulan hingga bulan Desember. Dampak nya, program kerja desa tidak berjalan maksimal karena anggaran sudah digunakan untuk BLT," ujarnya.
Menurut Mikael jika anggaran dana desa ditambah lagi sehingga program kerja desa yang sudah disepakati tetap berjalan lancar.
"Kalau harus terus direalokasikan untuk BLT maka, kami minta anggaran dana desa bisa ditambah lagi. Supaya tidak mengurangi anggaran yang disiapkan untuk program desa yang juga penting. Misalnya, program pemberdayaan kemasyarakatan juga sangat penting, karena difokuskan untuk pengembangan ekonomi jangka panjang bagi masyarakat petani, nelayan, dan peternakan, namun terpaksa harus dipangkas dan direalojkasikan untuk anggaran BLT," tambahnya.
baca juga: Perwali PSBB Palembang Resmi Diubah
Menurutnya jika dana desa tidak dinaikkan maka banyak program desa terhenti. Saat ini ada dua bidang yang tidak dapat diutak-atik lagi, yaitu bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara beberapa bidang program kerja lainnya sudah direalokasikan untuk BLT.
"Dana desa kami hanya Rp700 juta lebih. Dan sekitar Rp300 juta lebih untuk BLT hingga Desember nanti," pungkasya. (OL-3)
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Seorang kepala desa nonaktif di Brebes, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap polisi setelah dua tahun buron.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Otoritas Palestina meradang lantaran Israel kian memperketat kendali atas Tepi Barat.
Arah pembangunan ke depan harus seiring dengan penataan ulang kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air.
Komitmen ini menjadi penting sehingga memiliki persepsi publik yang kuat dan rekam jejak positif di kalangan masyarakat luas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved