Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
TIDAK semua desa setuju adanya aturan memperpanjang bantuan sosial untuk warga terdampak covid-19 dengan menggunakan dana desa. Seperti Desa Kenere, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur seperti diungkapkan oleh kepala desanya, Mikael Koliwutun Klodor bahwa adanya aturan memperpanjang bansos dari dana desa sampai Desember bisa mengganggu pembangunan desa.
"Terkait perpanjangan pembagian BLT hingga Desember, kami tentu siap menindaklanjuti keputusan tersebut. Namun, dikhawatirkan program kerja desa akan terhambat dan tidak berjalan lancar, karena harus merealokasi anggaran dari program sebelumnya untuk BLT," kata Mikael, Sabtu (6/6)
Ia menjelaskan sebelumnya BLT untuk tiga bulan masih bisa ditanggulangi. Namun bila diperpanjang hingga Desember maka akan sangat berpengaruh pada kemajuan program kerja desa.
"Program kerja di bidang pembangunan fisik terpaksa dipending, seperti pembangunan rumah ibadah dan talud pantai terpaksa dihentikan karena anggarannya harus direalokasikan untuk BLT selama 3 bulan, yaitu April, Mei, dan Juni. Dan sekarang aturan kembali memperpanjang BLT hingga Desember, maka kami harus merealokasi anggaran lagi dari program kegiatan desa. Saat ini tinggal tiga bidang program kegiatan desa, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pemberdayaan kemasyarakatan. Sehingga kami harus merealokasi lagi anggran di bidang pemberdayaan masyarakat untuk alokasi BLT selama 6 bulan hingga bulan Desember. Dampak nya, program kerja desa tidak berjalan maksimal karena anggaran sudah digunakan untuk BLT," ujarnya.
Menurut Mikael jika anggaran dana desa ditambah lagi sehingga program kerja desa yang sudah disepakati tetap berjalan lancar.
"Kalau harus terus direalokasikan untuk BLT maka, kami minta anggaran dana desa bisa ditambah lagi. Supaya tidak mengurangi anggaran yang disiapkan untuk program desa yang juga penting. Misalnya, program pemberdayaan kemasyarakatan juga sangat penting, karena difokuskan untuk pengembangan ekonomi jangka panjang bagi masyarakat petani, nelayan, dan peternakan, namun terpaksa harus dipangkas dan direalojkasikan untuk anggaran BLT," tambahnya.
baca juga: Perwali PSBB Palembang Resmi Diubah
Menurutnya jika dana desa tidak dinaikkan maka banyak program desa terhenti. Saat ini ada dua bidang yang tidak dapat diutak-atik lagi, yaitu bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara beberapa bidang program kerja lainnya sudah direalokasikan untuk BLT.
"Dana desa kami hanya Rp700 juta lebih. Dan sekitar Rp300 juta lebih untuk BLT hingga Desember nanti," pungkasya. (OL-3)
Saat ini berbagai program pembangunan pusat dilakukan di desa, namun peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi masih perlu dioptimalkan.
Meski dalam sepuluh tahun terakhir, prevalensi stunting terus mengalami penurunan, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi stunting masih 21,5%.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menggelar Sekolah Antikorupsi yang diikuti 7.810 kepala desa se-Jawa Tengah.
Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk berharap program ‘JAGA DESA’ ini dapat menjadi langkah strategis untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana desa,
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Dalam konferensi pers yang digelar usia pertemuan, Yandri mengakui bahwa tidak semua kepala desa memahami pertanggungjawaban keuangan dana desa.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
KETUA Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara, menanggapi banyaknya pertanyaan berkaitan kepemimpinan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved