DIY Hindari Pandemi Periode II

GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak ingin menerapkan tatanan kenormalan baru dengan tergesa-gesa. Ia tidak inginterjadi pandemi virus korona atau covid-19 periode kedua saat era kenormalan baru diberlakukan. Sri Sultan mengatakan tatanan kenormalan baru harus disiapkan secara cermat dan matang. Kendati berdasarkan perkembangan kasuscovid-19 di DIY saat ini provinsi itu sudah memenuhi syarat menerapkankenormalan baru, menurutnya, tetap harus hati-hati.

Syarat penerapan tatanan kenormalan baru, lanjut Gubernur, jumlah positif covid-19 harus turun 50%. Adapun di DIY kasus covid-19 telah turun hingga 73%. "Kita harus hati-hati sekali. Harus cermat. Perlu pemahaman yang serius agar ketika new normal diberlakukan, jangan sampai ada periode kedua covid-19," tegasnya saat memberikan arahan kepada Asosiasi Bisnis DIY untuk mempersiapkan tatanan kenormalan baru di Ndalem Ageng, Kompleks Kepatih an, Yogyakarta, kemarin.

Sultan berpesan kepada para pelaku usaha agar memperhitungkan dengan matang saat membuka kembali usaha mereka. Ia tidak ingin bisnis mereka justru semakin ambruk karena kurang perhitungan. "Pembangunan kembali ekonomi di DIY harus kita lakukan bertahap, jangan terlalu drastis. Sambil kita pantau perkembangannya, kita harus sambil belajar pada situasi," kata Sri Sultan.

Dengan demikian, penerapan tatanan kenormalan baru tidak berisiko bagi masyarakat kecil. Para pelaku bisnis, termasuk sektor pariwisata, di DIY diminta disiplin menerapkan protokol pencegahan covid-19. Protokol kesehatan sangat penting diterapkan kepada tamu ataupun karyawan industri pariwisata.

Di Kabupaten Sleman, DIY, setelah sempat tutup, dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat kembali membuka layanan perekaman KTP elektronik dan pencetakan kartu keluarga. Pelayanan dilakukan dengan protokol kesehatan secara ketat. Kehati-hatian juga dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) sehingga provinsi itu belum mengambil kebijakan kenormalan baru. Menurut Gubernur Ganjar Pranowo, kebijakan itu tidak boleh gegabah dan pihaknya lebih baik terus menyiapkan masyarakat agar benar-benar siap melakukan penerapan kenormalan baru.

Menurutnya, kenormalan baru akan dilakukan apabila setiap institusi, lembaga, tempat ibadah, sekolah, dan tempat publik lain di Jateng benar-benar menyiapkannya dengan baik, juga kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan sudah tumbuh.

Jangan sembrono

Hal senada juga disampaikan Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru. Menurutnya, penerapan era kenormalan baru membutuhkan kewaspadaan terkait dengan kebijakan pemerintah, masyarakat, dan setiap warga. Oleh karena itu, ia mengingatkan semua pihak tidak sembrono dalam menghadapi kenormalan baru. "Jangan sembrono dalam melaksanakan new normal. Saya minta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Sumsel agar suarakan dan ingatkan bahwa pelaksanaan new normal harus hati-hati.

Membuat kebijakan, aturan, anggaran, hingga soal distribusi bantuan, jangan sembrono," ujarnya. Ia juga tidak ingin peristiwa yang terjadi di beberapa negara yang sudah menerapkan new normal, dan ternyata kasus covid-19 kembali merebak, terjadi di wilayahnya. Sementara itu, di Bali, pelayanan administrasi di Kantor Desa Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar, menerapkan protokol kesehatan secara ketat menuju era kenormalan baru. Warga yang memerlukan pelayanan administrasi dan staf kantor desa wajib mengenakan masker dan face shield, juga mencuci tangan sebelum masuk ruang pelayanan dan melakukan physical distancing.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), menjelang pemberlakuan tatanan kenormalan baru pada 15 Juni mendatang, dinas perhubungan setempat mengubah kebijakan. Warga NTT yang melakukan perjalanan antarkabupaten tidak perlu lagi memperlihatkan hasil rapid test. (AU/HT/RS/PO/DW/N-1)